drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 1

Meriam dan Nyamuk


Oleh : drh.chaidir, MM

Apa yang terjadi kalau meriam digunakan untuk menembak seekor nyamuk? Sebuah kehancuran total dan sempurna. Pertanyaannya, perlukah nyamuk ditembak dengan meriam? Nyamuk tidak perlu dihancurkan, nyamuk hanya perlu dibunuh agar tidak menggigit, atau bahkan kalau perlu dengan cara lain yang tidak membunuh, misalnya dengan menggunakan kelambu. Membunuh nyamuk dengan menggunakan meriam, efektif, tapi amat sangat tidak efisien.

Sasaran tercapai dengan cepat, tepat dan akurat disebut efektif, menggunakan sumberdaya sesedikit mungkin untuk mencapai sasaran, disebut efisien. Inilah pelajaran sederhana yang bisa diambil dari ungkapan membunuh nyamuk dengan meriam. Dan itulah sesungguhnya hakikat penyusunan anggaran yang dibahas oleh DPRD dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. "Makhluk" yang bernama kekuasaan, bila tidak dikendalikan, cenderung menyalahgunakan anggaran belanja untuk hal-hal yang belum menjadi prioritas, atau berlebihan penggunaannya seperti perumpamaan menembak nyamuk dengan meriam itu. Alangkah mubazirnya. Bila perlu berbelanjalah hal-hal yang perlu seperlunya sesuai keperluan. Itulah antara lain prinsip dasar dalam pembahasan APBD.

Secara filosofis, APBD berasal dari uang rakyat. Disebut uang rakyat karena berasal dari pajak dengan segala bentuknya. Prinsipnya, berasal dari segala macam pungutan resmi yang dilakukan pemerintah daerah, kecuali pungutan liar. Sebab pungutan liar tidak masuk ke kas negara atau kas daerah, pungutan liar masuk ke kantong pejabat secara tidak sah. Secara terukur, segala bentuk pengutan resmi itu ada aturan yang mengatur, menyangkut jumlah persentasenya, atau bahkan nilai nominalnya. Semakin maju masyarakat sebuah negeri, semakin tinggi kesadaran warganya membayar pajak. Dalam arti sempit, di sebuah negeri dimana penduduknya banyak yang miskin atau berpenghasilan rendah. atau tinggal di desa-desa yang miskin, mereka tidak membayar pajak baik karena tidak berpotensi sebagai subyek dan obyek pajak, ataupun karena sama sekali tidak pernah mengenal pajak. Di negeri semacam itu hanya orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabriklah yang membayar pajak dan menjadi sumber penerimaan pemerintah.

Jadi, di negeri-negeri miskin dan berpenghasilan rendah, elaborasi yang berlebihan terhadap istilah uang rakyat, apalagi dalam bahasa hiperbolis yang biasanya digunakan kritikus, adakalanya kurang tepat. Jangan-jangan sang kritikus belum pernah membayar pajak, atau dengan segala jurus, menghindar sehingga penghasilannya termasuk kategori yang tidak kena pajak. Tetapi, bahwa semua uang yang diterima oleh pemerintah harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, itu tidak dapat disangkal.

Istilah uang rakyat, agaknya lebih tepat digunakan oleh negeri-negeri maju karena rakyatnya membayar pajak secara langsung. Pabrik-pabrik pun membayar pajak dalam jumlah besar karena hasil penjualan produknya terhadap rakyat yang menjadi konsumen jumlahnya juga sangat besar. Harga jual untuk sebuah produk yang dibeli oleh konsumen, di dalamnya sudah termasuk komponen pajak. Bahkan untuk sebuah negeri yang maju dan kaya, rakyatnya membayar pajak ganda: pajak penghasilannya secara pribadi dan pajak secara tidak langsung dari setiap jenis barang dan jasa yang digunakannya. Kemana pun mereka pergi, makan di restoran kena pajak, membeli buku kena pajak, nginap di hotel kena pajak, menggunakan kendaraan bermotor kena pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar, main golf kena pajak, nonton di bioskop dan pertunjukan apapun kena pajak. Begitu merogoh dompet, mereka sudah kena pajak. Mereka dikepung oleh pajak. Oleh karena itu rasa memiliki mereka terhadap pemerintahan yang baik juga sangat tinggi. Pemerintah tak ubahnya seperti direksi pada sebuah perusahaan swasta, rakyat adalah pemegang saham. Karena merekalah perusahaan ada. Karena rakyat membayar pa-jaklah pemerintah punya uang.

Prinsipnya, semakin tinggi daya beli rakyat sebuah negeri, semakin besar pajak yang dibayarkannya dan semakin besar pula pajak badan yang disetor oleh pabrik-pabrik. Namun dalam arti luas, walapun rakyat di sebuah negeri tidak memiliki daya beli karena kemiskinan, tapi semiskin-miskinnya mereka, mereka adalah pemilik sah negerinya. Oleh karena itu eksploitasi sumber daya alamnya oleh para pengusaha yang memiliki modal dan tehnologi, seperti penambangan minyak, penambangan timah, penambangan tembaga, penambangan batu bara, penambangan emas, atau bahkan penambangan uranium sekali pun, demikian pula pemanfaatan hutan oleh industri kehutanan, pengolahan air sungai, rakyat berhak mengklaim kekayaan alam itu adalah milik mereka. Sebagai pemilik sah, mereka berhak mendapatkan kompensasi baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mereka berhak mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia, secara tidak langsung mereka berhak meminta pembangunan yang wajar dari pajak perusahaan atau sebagian laba yang disisihkan untuk program community development.

Apapun namanya, dengan cara apapun dana dikumpulkan oleh pemerintah, sepanjangitu penerimaan resmi, harus digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat bermakna, rakyat semakin memperoleh kepuasan lahiriah dan batiniah. Ada lapangan pekerjaan untuk jaminan penghasilan yang memadai. Anak-anak bisa sekolah dengan mudah, murah dan bermutu, sarana dan prasarananya bagus. Bila memerlukan pelayanan kesehatan, rakyat bisa mendapatkannya dengan mudah, murah dan bermutu pelayanannya. Bilamana rakyat ingin bepergian, transportasinya mudah dan bagus, jalan-jalannya rnulus. Listrik tersedia, air bersih pun ada sesuai kebutuhan. Jaringan ko-munikasi telepon pun lancar. Rakyat juga harus memperoleh rasa aman melalui perlindungan aparat keamanan, sehingga tidak perlu merasa khawatir bepergian. Untuk keperluan itulah semua penerimaan pemenntah dibelanjakan. tentu, juga harus tersedia anggaran untuk belanja pegawai yang mengelola semua urusan tersebut, mulai dari gaji, tunjangan beras, tunjangan lauk pauk, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan kesejahteraan, dan sebagainya sampai pada uang pakaian. Kenapa dana pakaian perlu? Untuk kebersamaan, membangun rasa korp dan semangat kerja. Kalau tidak ada pakaian dinas, maka masing-masing pegawai akan menggunakan pakaian sesuka hatinya dan ini akan menimbulkan iklim yang kurang sehat, yang pada gilirannya akan mengganggu kinerja lembaga.

Kapasitas perencanaan yang baik merupakan prasyarat untuk dapat merencanakan belanja dengan tepat sesuai sasaran yang ditetapkan, Anggaran belanja yang tertuang dalam APBD bukan daftar keinginan tapi daftar kebutuhan publik. Tetapi tentu juga tidak semua kebutuhan dapat tertampung dalam satu periode anggaran. Aspirasi rakyat memang berkembang luar biasa, terutama semenjak rakyat mengerti akan hak-hak politiknya. Berbagai kelompok masyarakat baik yang menamakan dirinya ormas, LSM atau yayasan tumbuh bak jamur di musim penghujan. Semua minta anggaran pembangunan, semua minta perhatian dan mengharapkan kucuran dana melalui Buku lintang APBD. Aspirasi itu tentu tidak salah, tetapi pemerintah tentu tidak mungkin mengabulkan semuanya.

APBD mestinya memuat anggaran untuk membangun pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat secara lebih baik, seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon, gedung-gedung sekolah yang baik, rumah-rumah ibadah, pelayanan kesehatan, bantuan permodalan, dan lain sebagainya. Sedangkan bantuan yang sifatnya charity atau kebaikan hati perlu disusun kriteria dan mekanisme yang jelas.

DPRD memiliki hak anggaran atau juga disebut hak budget. Sebagai representasi rakyat, DPRD harus mengawasi dan mengawal agar uang rakyat itu dibelanjakan secara tepat, tidak seperti menggunakan meriam untuk penembak nyamuk.


(Tabloid MENTARI No.251/Th V/25 - 7 Februari 2007)


Tulisan ini sudah di baca 183 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/399-Meriam-dan-Nyamuk.html