drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 1

Anggota Dewan juga Manusia


Oleh : drh.chaidir, MM

Dua orang Anggota DPRD Riau aduk fisik, demikian diberitakan. Anggota DPRD tak punya nurani. Urat malu Anggota DPRD Riau putus. Begitu judul lainnya. Muncul juga berita Anggota DPRD Riau ajukan hak interpelasi. Masih ada berita lain, staf sekretariat dipanggil kejaksaan. Ada berita tentang lesapnya uang Rp 50 juta milik DPRD, akibat bendaharawan yang mengambil uang "kota-kota" dulu setelah mencairkan cek di bank. Belum, itu belum habis, masih ada berita menarik tentang pengunduran diri Ir HM Lukman Edy11) atau berita tentang H Sugianto, SE yang juga mundur.

Dari sekian banyak berita, hanya berita tentang hak interpelasi yang dapat dikategorikan "good news" atau berita baik bagi DPRD Riau, selebihnya "bad news" atau berita buruk. Namun sudah menjadi adagium pers merdeka dewasa ini: "bad news good news". Maksudnya kira-kira, sebaik-baik berita adalah berita buruk. Semakin buruk beritanya, atau semakin kontroversi sebuah berita, semakin tinggi nilai "news"nya sehingga bagus bagi peningkatan tiras dan sudut-sudut sempit naluri kebengisan pembaca pun terpuaskan.

Penggunaan hak interpelasi sesungguhnya tidak serta merta dianggap baik. Tergantung suasana batin memandangnya. Ada yang skeptis ada yang sinis, hampir tidak ada yang optimis. Semua sudah apriori. Prof Tabrani pun menulis, bahwa hak interpelasi itu dapatlah disebutkan sebagai hak unjuk gigi DPRD kepada pemerintah. Namun sayangnya Prof Tabrani hanya memberikan nilai E kepada DPRD, dengan kata lain tidak lulus dan harus ujian ulang. Siapa yang dapat nilai A? Yang dapat nilai A adalah Prof Tabrani sendiri. (Harian Riau Mandiri 13/10 halaman 4). Prof Tabrani agaknya lupa (tapi kalau tak pelupa tidak pulalah profesor namanya), nilai itu sebenarnya sering tergantung pada situasi dan kondisi, dia sangat subyektif, sebab adakalanya gigipun lebih lunak daripada lidah walaupun lidah tak bertulang.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki kewajiban dan hak yang diatur oleh undang-undang. Ada kewajiban bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi yang melekat pada lembaga itu yakni fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi kontrol. DPRD pun harus tunduk kepada undang-undang dan segala peraturan yang berlaku. Namun kewajiban yang paling populer adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi rakyat, bahkan tidak hanya sekedar menyalurkan, tetapi juga memperjuangkannya. Pada dimensi yang disebutkan terakhir, adakalanya terjadi "bias" karena aspirasi rakyat itu dipelintir oleh kelompok tertentu. Aspirasi tidak lagi murni. Ada aspirasi yang mengatasnamakan rakyat, bukan murni aspirasi rakyat. Maka sebagaimana kita lihat, DPRD adakalanya terjebak, terbawa oleh kepentingan kelompok, terpengaruh untuk membela suatu kepentingan tanpa pendalaman masalah. Namun juga tidak tertutup kemungkinan sang Anggota juga memanfaatkan kepentingan tersebut untuk kepentingan pribadi. Saling pengaruh-mempengaruhi adakalanya tak terhindarkan.

Kini DPRD tidak hanya memiliki Peraturan Tata Tertib Dewan, ada senjata lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk "menembak" Anggota Dewan, yakni Kode Etik DPRD itu sendiri. Dengan Kode Etik ini seorang Anggota Dewan tidak bisa lagi berbuat sekehendak hati, seperti misalnya tidak menghadiri rapat-rapat tanpa keterangan, memasuki tempat-tempat mesum seperti tempat hiburan malam, tempat perjudian, melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan sebagainya. DPRD secara sadar telah membuat koridor bagi diri mereka sendiri.

Kode Etik itu sesungguhnya mengandung makna filosofis, bahwa Anggota Dewan itu adalah manusia yang memiliki segala macam sifat, Dalam dirinya selalu ada sifat baik dan sifat buruk, sama seperti anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu perlu ada Kode Etik. Hipokritisasi manusia, seringkali berhulu dari munculnya sejumlah godaan di depan mata, yang bentengnya hanya hati sendiri. Godaan hidup itu tidak hanya melanda kalangan-kalangan pejabat, angota dewan, atau individu yang dekat kekuasaan. Dalam riwayat diceritakan tentang bagaimana seorang Abid (Ahli Ibadah) menjadi pemerkosa dan pembunuh karena godaan. Atau bagaimana seorang Abid menjadi gagal menebang pohon kesesatan karena godaan uang oleh iblis. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup manusia, sering orang-orang tidak bisa lari dari kesalahan. Namun bukan berarti kesalahan harus diterima dalam segala bentuknya. Kesalahan, keterbatasan, dan nafsu, adalah fakta kemanusiaan yang tak terbantahkan. Hanya saja jangan sampai keterbatasan manusia secara hakikat itu dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakbenaran.

Karena nafsu (ingat tiga "ta" - harta, tahta dan wanita) menjadi fitrah, manusia berpotensi melakukan kesalahan. Oleh karena itu, nafsulah hal pertama yang harus dilawan. Ulama besar Hasan Basri, yang merupakan seorang tokoh sufi seangkatan Rabiah al-Adawwiyah, pernah mengatakan: Kekang nafsu baik-baik karena ia sering melonjak-lonjak dengan kemauannya sendiri.

Dalam era otonomi daerah yang mulai dilaksanakan delapan tahun yang lalu, rakyat memang memiliki harapan besar kepada lembaga perwakilan yang mereka pilih. Taji yang diberikan oleh undang-undang kepada DPRD diharapkan oleh rakyat agar digu-nakan untuk melakukan perubahan-perubahan penting ke arah kemajuan. Namun harapan itu tidak segera terwujud. Ada kema-juan, tetapi lambat dan praktek-praktek nafsu Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang telah membawa negeri kita ke pinggir jurang juga belum berhasil dienyahkan. Siapa yang hendak di-kambinghitamkan? Kambing hitam mudah dicari, tapi itu juga tak menyelesaikan masalah. DPRD bernafsu menyalahkan birokrasi karena tidak juga berubah-ubah. Birokrasi dinilai lamban. Birokrasi sebaliknya juga bernafsu menilai DPRD terlalu jauh ikut campur, sampai pada masalah-masalah teknis yang sebenarnya bukan wilayahnya. "Kami juga bukan bodoh-bodoh amat", kata salah seorang pejabat. Birokrasi juga tahu, ada oknum-oknum Anggota Dewan yang ikut bermain. Ada udang di balik batu.

Rakyat pula, mereka sudah letih terbang di tengah badai, tapi badai juga tak kunjung berlalu. Krisis berkepanjangan dari satu purnama ke purnama yang lain. Ibaratnya, Belanda memang sudah menjauh tapi Jepang sudah amat dekat. Dari mulut buaya ke mulut singa, dari kerisauan yang satu ke kerisauan yang lain, dan seterusnya. Dalam keletihan yang amat sangat luar biasa itulah nafsu amarah mudah meletus, emosi mudah tersulut. Anggota DPRD yang diharapkan bisa mencarikan solusi ternyata mereka juga manusia biasa, mereka bukan superman yang bisa terbang keluar dari keadaan darurat. Anggota DPRD itu, kendati orang-orang pilihan di partainya masing-masing, adalah manusia-manusia yang juga memiliki keluarga, memiliki sudara-saudara, sahabat-sahabat, memiliki daftar kebutuhan. Bahkan sebagai wakil rakyat mereka tidak boleh tidak harus akomodatif terhadap rakyat, apalagi konstituennya. Sepuluh dari sepuluh permintaan aspirasi dikabulkan itu biasa, tapi bila kemudian sekali saja tak dikabulkan, maka siap-siaplah menuai hujatan.

Dewasa ini kita seakan sedang berada di wilayah terra incognita, suatu wilayah yang tak dikenal. Tanda-tanda kemiskinan akal budi terlihat dimana-mana, tidak hanya di kalangan pejabat-pejabat, Anggota Dewan, kalangan intelektual, bahkan di kalangan anggota masyarakat sekalipun, bila berkata mereka bohong, bila berjanji mereka ingkar, bila diberi kepercayaan mereka khianat. Tentu tidak semua. Yang baik pasti lebih banyak. Tetapi episode ini merisaukan, semogalah cepat berlalu.

(Tabloid MENTARI No.216/Th IV/31 Oktober-6 November 2005)

11) Ir HM Lukman Edy (35), pada 2007 diangkat oleh Presiden SBY menjadi Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Republik Indonesia sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.


Tulisan ini sudah di baca 146 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/395-Anggota-Dewan-juga-Manusia.html