drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 1

Meneroka Kabinet Rusli


Oleh : drh.chaidir, MM

GUBERNUR HM Rusli Zainal sudah dua tahun menjadi nakhoda Negeri Lancang Kuning, Riau. Bila diumpamakan perahu, Lancang Kuning itu terus berlayar menuju pulau cita-cita. Adakalanya laut tenang, adakalanya berombak diterpa arigin. Itu lumrah.

Pada bulan pertama di singgasana, Gubernur Rusli Zainal pun langsung memenuhi kewajiban konstitusinya menyampaikan Rencana Strategi Pembangunan untuk lima tahun ke depan selambat-lambatnya 30 hari sejak saat dilantik. Renstra itupun telah dibahas di DPRD dan secara substansial tidak ada yang salah. Gubernur Rusli Zainal beserta timnya rupanya telah mengidentifikasi permasalahan mendasar yang dihadapi daerah. Renstra itu disusun sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut.

Permasalahan mendasar yang diidentifikasi adalah masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah keterbelakangan dan masalah keterisolasian. Untuk menjawab permasalahan tersebut, apalagi jawaban yang tepat kalau bukan pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan dan pembangunan infrastruktur (K2i)? Kelihatannya kita memang berada pada on the right track (lintasan yang benar), buktinya, belum lama setelah Presiden SBY dilantik, pemerintah pun mengambil kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas.

Bagaimana nasib Lima Pilar Gubernur Saleh Djasit (1998-2003)? Renstra Lima Pilar, sesungguhnya secara substansial tidak banyak berbeda dengan Program K2i. Lima Pilar hadir pada masanya ketika masyarakat kita sedang melambung dalam eforia reformasi. Bukankah 5P dan K2i juga sama-sama berangkat dari Visi Riau 2020? Dengan kata lain, pulau yang akan dituju oleh perahu Lancang Kuning itu masih tetap pulau yang sama, hanya nakhoda dan awaknya yang berganti. Itu wajar. "Cost la vita" kata orang Italia.

Kini seteiah hampir separoh perjalanan, adalah juga sangat wajar bila sang nakhoda meneropong satu demi satu awaknya. Masalahnya sang nakhoda adalah orang yang paling diminta pertanggungjawabannya kelak baik di dunia maupun di akhirat, bagaimana dia menjalankan perahu yang dinakhodainya. Nakhoda sudah membaca bintang di langit, sudah membaca karang di dasar laut, sudah membaca angin dan sudah membaca ombak, semuanya sudah disampaikan kepada seluruh awak untuk kemudian diterjemahkan dengan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Kekuatan dan kelemahan adalah juga wajar dimiliki oleh awak. Tidak akan menjadi anggota kabinet seseorang bila yang bersangkutan tidak memiliki kelebihan. Namun juga manusiawi bila seseorang itu memiliki kelemahan. Mana ada manusia yang sempurna. Bukankah kesempurnaan manusia itu terletak pada ketidaksempurnaannya? Gubernur Rusli Zainal memerlukan tim yang lebih kuat dan solid adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Seluruh stakeholder pada hemat saya akan bisa memahami bila kemudian sang Gubernur melakukan reshuffle kabinetnya.

Itulah yang mulai menghangat dalam pekan-pekan ini, sebagaimana laporan utama Tabloid Azam yang terbit di Pekanbaru belum lama ini. Kendati Gubernur Rusli Zainal tidak mau mengomentari mengenai kemungkinan adanya mutasi di lingkungan pejabat terasnya, namun bisik-bisik sudah santer terdengar mulai dari kedai kopi Hangtuah, kedai kopi Kimteng sampai ke lobi hotel berbintang. Opini sudah terbentuk: akan ada mutasi. Namun demikian, walaupun Gubernur Rusli Zainal enggan berkomentar, dalam wawancaranya pada tabloid itu, tersirat sesungguhnya dia tidak mengelak. "Maaf, saya nggak mau bicara tentang itu. Soal mutasi yang anda tanyakan saya tak mau bicara. Problemnya sekarang kan, bagaimana kita menyikapi banyaknya desakan-desakan dari masyarakat. Bagi saya, desakan itu menjadi sebuah masukan dan saya dapat memahami bahwa terdapat kekurangan-kekurangan dari kinerja dinas-dinas. Semua masukan itu sangat berarti sekali, dan saya jelas berterima kasih. Saya akan coba mempertajam, memperdalamnya lalu mencoba membahasnya bersama staf untuk diambil langkah-langkah sesuai yang diaspirasikan oleh masyarakat." (Tabloid Azam, No. 331 Tahun VII 28 Juni - 4 Juli 2005).

Opini yang juga berkembang adalah, gubernur telah menggariskan strategic planning berupa kebijakan K2i, namun kebijakan ini rupanya belum dijabarkan secara tepat oleh kabinetnya, sehingga terasa ada "gap" antara grand strategy dengan implementasi. Dengan APBD Rp 2,4 triliyun lebih, sesungguhnya banyak yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat kita segera keluar dari kemisikinan dan kebodohan, namun pada kenyataannya peluru yang kita miliki kelihatannya belum sangkil dan mangkus.

Kita masih menghadapi masalah dengan distribusi aset produktif untuk menolong masyarakat agar meningkat kesejahteraannya, kita masih menghadapi masalah dengan penyakit-penyakit menular, seperti muntaber, demam berdarah, polio, bahkan masih bermasalah dengan penyakit kuno (meminjam istilah DR Erna Witoelar): Malaria dan busung lapar. Di sektor pendidikan, tercatat 22 SMP dan SMA tidak satu pun siswanya yang lulus Ujian Nasional tahun ini. Seakan-akan dua kali peristiwa nasional, Olimpiade Sain dan Olimpiade Fisika Asia yang diselenggarakan di Pekanbaru, tidak mampu memotivasi siswa secara kolektif untuk menggapai prestasi yang tinggi.

Permasalahan itu hanya sebagian kecil saja dari pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Namun jujur harus diakui permasalahan itu sesungguhnya terjadi dimana-mana di nusantara kita, dan seakan-akan seperti never ending problem. Karena, pemerintah boleh ganti berganti, tapi masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan tidak pernah digarap sistematis dan tuntas. Dalam banyak hal program itu terlihat sporadis.

Kelihatannya, ke depan, Gubernur Rusli Zainal memang terpaksa berpikir ekstra keras menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang berada di pundaknya. Organisasi dan personalia adalah alat manajemen yang harus dipergunakannya secara efektif dan efisien serta dikembangkan kapasitasnya sesuai beban tugas. Agaknya sudah saatnya kita membebaskan Gubernur untuk menyusun kabinetnya tanpa membenaninya dengan harapan-harapan yang berlebihan. Sebab yang tahu persis kebutuhan organisasi itu adalah Gubernur.

Bila nanti aspirasi masyarakat terhadap reshuffle itu sungguh-sungguh direspon Gubernur, maka harapan masyarakat adalah the right man on the right place (menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat). Di samping itu perlu pula dilakukan job analysis yang mendalam, kompetensi apa yang dibutuhkan oleh sebuah jabatan. Di samping itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah semangat keterbukaan yang harus terus dikembangkan.

Terhadap semangat keterbukaan ini saya teringat pidato Perdana Menteri Lee Kwan Yew7) di depan Parlemen Singapura 23 Februari 1977: "Any time, every time, you can damn the prime minister and so long as it is not a lietand a criminal lie, nothing happens to you. You can say a lot of things. You can write a book about him, damning him. So long as it is not a libel, go a head", Kapanpun, setiap saat, anda dapat menghujat Perdana Menteri dan selama itu bukan dusta atau dusta kriminal, anda tidak akan apa-apa. Anda dapat mengatakan apapun. Anda dapat menulis buku mengenainya, menghujatnya, selama itu bukan fitnah, silahkan. Lee Kwan Yew sesungguhnya dikenal sebagai tokoh yang berkuping tipis. tetapi sebagai seorang negarawan dia tidak boleh mengharamkan kritik. Bagaimana caranya menghindari kritik? Berupaya keras jangan buat kesalahan.

(Tabloid MENTARI No.204/Th IV/18 - 24 Juli 2005)

7) Lee Kwan Yew (1923-) Perdana Mentri Pertama Republik Singapura, memerintah pada 1959-1991


Tulisan ini sudah di baca 96 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/393-Meneroka-Kabinet-Rusli.html