drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 1

Badan Kehormatan


Oleh : drh.chaidir, MM

DI NEGERI KITA ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat, tak peduli tingkat pusat, tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten atau kota, sering disebut Anggota Dewan Yang Terhormat. Di Malaysia dibedakan. Anggota Dewan Undangan Negeri (setingkat DPRD Provinsi) dipanggil Yang Berhormat (YB - dibaca way bi) sedangkan Anggota Parlemen (DPR) dipanggil Yang Amat Berhormat (YAB - dibaca way e bi). Saya pun oleh kawan-kawan di Malaysia dipanggil YB Chaidir, kembang juga hidung dibuatnya.

Yang Terhormat atau Yang Berhormat, maknanya sama saja, orang yang dihormati, yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Anggota Dewan didudukkan pada tempat yang patut karena mestinya mereka adalah orang patut-patut, tidak hanya karena secara protokoler diatur oleh undang-undang, tapi karena memang mereka adalah orang pilihan. Disebut pilihan karena, seorang Anggota Dewan dipilih oleh ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang. Untuk dipilih menjadi seorang Anggota Dewan dalam pemilihan umum, prosesnya pun panjang berliku-liku. Tidak jarang juga yang mempertaruhkan harta benda bahkan kehormatan untuk tampil sebagai salah seorang calon, sampai-sampai ijazah pun terpaksa dipalsukan untuk memenuhi persyaratan. Itu pun belum tentu terpilih. Kehormatan itu rupanya mahal sehingga semuanya harus dipertaruhkan, termasuk dengan cara-cara tidak terhormat sekalipun.

Anggota Dewan memang memperoleh status khusus di masyarakat, mereka memiliki privilege karena lembaga dewan yang mereka tumpangi memiliki seperangkat hak yang diatur oleh undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat termasuk di daerah misalnya, berhak memanggil siapa saja untuk didengar keterangannya. Mereka yang menolak hadir untuk memberikan keterangan bisa dikenakan penjara kurungan selama satu tahun. Hebatnya, Anggota Dewan memiliki pula kekebalan hukum pada tingkat-tingkat tertentu. Pendapat yang mereka sampaikan daiam sidang-sidang resmi misalnya, tidak bisa dituntut di pengadilan. Anggota Dewan tidak bisa dipanggil demikian saja untuk pemeriksaan dalam suatu proses hukum. Untuk pemeriksaan seorang Anggota DPRD Provinsi harus ada izin dari Presiden (melalui Mendagri) dan untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus ada izin dari Gubernur. Kecuali untuk kasus korupsi, makar dan atau tertangkap tangan melakukan perbuatan melawan hukum. Anggota Dewan pun bebas melakukan kritik, apakah itu kritik yang membangunkan atau kritik yang membingungkan, tak jadi soal. Bahkan kritik asbun pun tidak diharamkan.

Anggota Dewan juga berhak dan sah mengklaim bahwa mereka adalah wakil rakyat, sehingga kalau mereka mengemukakan pendapat, mereka bisa mengatakan bahwa pendapat yang mereka sampaikan adalah atas nama rakyat. Mereka juga memiliki kewenangan membuat peraturan, menyetujui anggaran belanja dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pada urnumnya.

Karena hak yang demikian banyak yang melekat pada lembaga dan pada dirr seorang Angota Dewan inilah agaknya yang menyebabkan Anggota Dewan sering dipanggil sebagai Anggota Dewan Yang Terhormat, padahal tidak ada undang-undang yang mengatur penyebutan itu. Suatu kali ketika memimpin sidang, saya pernah diinterupsi hanya karena saya alpa menyebutkan Anggota Dewan Yang Terhormat Si Polan.

Pasca reformasi, dengan dilaksanakannya otonomi daerah, tidak ada yang menyangkal, lembaga perwakilan rakyat khususnya DPRD, memiliki kewenangan yang cukup besar. Era Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal seperti di zaman orde baru sudah menjadi masa silam. lima tahun pertama otonomi daerah, DPRD bahkan terasa sangat berkuasa (powerful), karena Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD. Setiap tahun seorang Kepala Daerah selalu berhadapan vis a vis dengan DPRD. Stabilitas politik di daerah sangat dipengaruhi oieh dinamika politik yang terjadi di DPRD. Ada kalanya situasi out of control, DPRD kebablasan. Dalam kondisi seperti ini, kita sering mendengar suara, pemerintah daerah dikontrol secara ketat oleh DPRD, tapi siapa yang mengontrol DPRD? Jawabannya DPRD dikontrol oleh rakyat, tapi rakyat yang mana?

Memang disadari, keterbukaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari demokratisasi yang sedang berlangsung, telah meruntuhkan sekat-sekat ruang publik, semua kelompok bebas berbicara apa saja dan kapan saja. Mahasiswa dan LSM tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan, bahkan menjadi momok bagi kekuasaan. Pers lokal juga menjamur, tajam dan galak. Dengan iklim keterbukaan seperti itu sesungguhnya tidak ada masalah dengan kontrol masyarakat terhadap DPRD. Realita menunjukkan, walaupun penyelenggara kebijakan pembangunan dan keuangan di daerah adalah pemerintah daerah, tetapi pihak yang banyak disorot justru DPRD, bukan pemerintah daerah. Pemberitaan yang banyak diplintir juga pemberitaan yang bersumber dari DPRD.

Tetapi keterbukaan itu saja belum cukup untuk mengontrol DPRD. Perlu ada badan internal yang setiap saat diberi kewenangan memantau Anggota DPRD. Badan internal inilah yang oleh undang-undang disebut Badan Kehormatan. Badan ini hakikatnya bertugas menjaga lembaga perwakilan rakyat itu agar senantiasa berjalan dalam koridor yang benar dan berjalan pada rel yang telah digariskan. Koridor dan rel itu adalah nilai-nilai moral dan hukum manusia. Nilai-nilai moralitas adalah keterpercayaan dan kejujuran (kredibilitas dan integritas), sedangkan hukum manusia (lex humana) direpresentasikan oleh peraturan tata tertib dan kode etik DPRD. Secara naluriah setiap Anggota DPRD tentu akan patuh pada peraturan tata tertib dan kode etik yang telah disepakati bersama, namun yang namanya manusia, selalu saja ada ruang salah dan khilaf. Badan Kehormatan bertugas mengawal anggota agar tetap taat pada tata tertib dan kode etik. Peraturan tata tertib dan kode etik adalah salah satu bentuk hukum manusia yang dapat membantu Anggota Dewan untuk bertindak baik, jujur, dan adil. Peraturan tata tertib dan kode etik itu harus diposisikan sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai moral.

Badan Kehormatan inilah yang akan merespon semua pengaduan masyarakat, bahkan juga pengaduan Pimpinan dan Anggota DPRD itu sendiri terhadap tindak-tanduk Anggota DPRD yang menyimpang dari peraturan tata tertib dan kode etik. Mereka berhak meneliti dan menguji kebenaran laporan dan kemudian mengambil sikap mengenakan sangsi atau merehabilitasi Anggota Dewan terlapor. Demikian besarnya kewenangan Badan Kehormatan ini, sampai memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian seorang Anggota DPRD.

Pertanyaannya adalah, mampukah Badan Kehormatan ini bersikap independen dan obyektif terhadap teman-temannya sendiri karena semua Anggota Badan Kehormatan itu berasal dari Anggota DPRD? Bukankah harusnya ada pihak luar yang menjadi anggota Badan Kehormatan itu?

Dengan semangat optimisme, saya yakin Badan Kehormatan akan eksis, karena mereka terdiri dari berbagai fraksi. Mereka akan saling kontrol satu dengan lainnya. Yang penting persidangan-persidangan Badan kehormatan haruslah terbuka untuk publik. Keterhormatan substansial yang kita harapkan dikawal oleh Badan Kehormatan sesungguhnya tidak bisa dipaksakan. Secara formal seseorang bisa mengangkat tangan untuk memberikan tanda hormat kepada orang lain yang menjadi atasan atau pimpinan. Tapi rasa hormat tidak bisa dibuat-buat karena itu menyangkut nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keterpercayaan, kemampuan dan sebagainya. Secara formal orang akan tetap mengatakan Anggota Dewan Yang Terhormat, tetapi siapa yang bisa mencegah bila dalam hati orang berkata, anda seorang politisi busuk yang tidak pantas dihormati. Maka, "jagalah hati, jangan kau nodai", nasihat AA Gym. Saya sependapat dengan AA Gym.

(Tabloid MENTARI No. 192/IV/25 April-1 Mei 2005)


Tulisan ini sudah di baca 168 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/392-Badan-Kehormatan.html