drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demang Lebar Daun | Bagian : 1

Buku Lintang


Oleh : drh.chaidir, MM

BUKU ini jelas bukan buku sembarang buku. Kendati tidak pernah masuk dalam daftar nominasi buku terlaris, tapi menjadi buah bibir. Cobalah lihat, seorang Wali Desa di Pasir Rambah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, yang terisolir, tahu tentang Buku Lintang. Suatu kali dia bertamu ke rumah saya membawa sebuah proposal (dia menyebutnya praposal.....lantaklah 4) dan minta agar proposal itu dimasukkan ke dalam Buku Lintang. Dalam hati saya berkata, hebat, populer betul Buku Lintang itu. Tidak ada keragu-raguan, Sang Wali memang tahu buku itu. Seorang aktivis konon mencampakkan buku itu, karena menganggap buku itu hanya sampah, tidak berguna. Namun aktivis lain "mengunyah-ngunyah" buku tersebut sampai hafal isinya yang hampir duaratus halaman itu. Buku tersebut kendati untuk kalangan terbatas, dalam arti konon hanya dikuasai oleh kelompok "need to know", kenyataannya buku tersebut ada dimana-mana. Masing-masing memelototi lembar demi lembar.

Siapa yang pertama mempopulerkan Buku Lintang tersebut, tidak ada yang tahu karena tidak tercatat dalam sejarah. Buku itu demikian saja diberi nama dan agaknya baru populer di era keterbukaan pers di zaman reformasi ini, dan terutama semenjak otonomi daerah bergulir. Ketika semua merasa berhak mengetahui tentang semua. Ketika semua rahasia menjadi rahasia umum. Buku Lintang bukanlah buku sejenis buku Harry Potter, buku novel Naguib Mahfouz atau Gabriel Garzia Marques, atau sejenis buku DR Aidh Al Qarni, atau buku Catatan Pinggir Goenawan Muhamad. Buku Lintang memang buku lintang, karena tidak membujur. Prof Tabrani Rab konon menyebut buku itu Buku Lintang Pukang.

Buku Lintang adalah buku Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPED). Kalau anggaran pendapatan dan bclanja daerah tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota, menetapkannya menjadi Peraturan Daerah, RAPBD pun akan berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi APBD atau Buku Lintang atau apalah julukan yang diberikan untuk buku itu, memuat daftar kegiatan dan besarnya anggaran, baik itu pendapatan, maupun belanja untuk membiayai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Buku itu sarat dengan digit-digit dengan nomenklatur baku. Nomenklatur itu bisa bikin pusing kepala bila tidak dipahami dengan baik dan bisa menimbulkan kesalahan interpretasi bagi yang belum familiar. Apalagi ada ketentuan baru dengan embel-embel pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Kalau mau disederhanakan, anggaran berbasis kinerja itu maksudnya adalah setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan ada manfaatnya bagi masyarakat. Sebuah mata anggaran mungkin dapat dipertanggungjawabkan dalam arti administrasi keuangannya sudah benar, tetapi belum tentu bermanfaat. Contoh, pembelian kulkas untuk desa terpencil yang belum ada listriknya. Atau sebaliknya, dari aspek manfaat sudah benar, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kesalahan prosedur administrasi sehingga negara atau daerah dirugikan. Oleh karena itulah anggaran berbasis kinerja itu keduanya harus terpenuhi, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tapi tidak usahlah terlalu repot-repot memikirkan nomenklatur itu. Kita pahami saja beberapa prinsipnya. Belanja pemerintah, umum diketahui, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis saja, belanja untuk kegiatan yang sifatnya rutin seperti misalnya gaji, biaya pengobatan, perjalanan dinas, dan sebagainya. Sedangkan belanja kegiatan yang sifatnya proyek seperti pembangunan kantor, pembangunan jalan, pembangunan gedung sekolah, rumah sakit dan sebagainya.

Maka menjadi jelaslah sekarang kenapa buku lintang ini dicaci maki atau di cari dan dimintai setengah mati yang merasa aspirasinya terakomodasi, buku itu dicari sebagai bukti untuk segera minta dicairkan anggarannya, tapi yang aspirasinya tidak tertampung, buku itu dicaci maki ibarat najis.

Secara hirarki, APBD itu sesungguhnya tidak hanya memuat daftar kebutuhan selama setahun secara sporadis. APBD merupakan sebuah rangkaian perencanaan program pembangunan dan pemerintahan secara keseluruhan. Berawal dari sebuah design pem-bangunan jangka panjang yang disebut Pola Dasar Pembangunan Daerah. Untuk kasus Riau misalnya, Visi Riau 2020 yang sudah sama-sama kita kenal itu, yakni ingin mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan dalam masyarakat yang agamis sejahtera lahir batin di Asia Tenggara tahun 2020, tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Dari Visi ini kemudian disusunlah Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun. Dalam periode kepemimpinan Gubernur Saleh Djasit, strategi itu bernama lima pilar penopang pembangunan. Lima pilar itu adalah Iman dan taqwa, SDM, ekonomi kerakyatan, kesehatan dan olah raga, kebudayaan dan kesenian. Dalam periode kepemimpinan Gubernur HM Rusli Zainal, strateginya berubah menjadi K2i (pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan dan pembangunan infrastruktur). Strategi boleh beda tapi sesungguhnya tujuan sama. K2i juga merupakan renstra untuk lima tahun.

Ringkasnya, berangkat dari Renstra, setiap tahun disusunlah Arah Kebijakan Umum (AKU) untuk satu tahun ke depan. AKU ini disusun oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan dituangkan dalam suatu nota kesepakatan. Setelah AKU ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD, maka dengan berpedoman kepada AKU tersebut pihak eksekutif menyusun Strategi Prioritas. Setelah disusun Strategi Prioritas, maka Team Anggaran Eksekutif menyusun RAPBD.

RAPBD inilah kemudian yang disampaikan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota dalam rapat paripurna DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD dipersyaratkan oleh Undang-undang sebelum RAPBD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah. DPRD adalah representasi rakyat. Jadi hakikatnya rakyat perlu menyetujui RAPBD tersebut sebelum ditetapkan untuk dilaksanakan. Hak DPRD membahas dan menyetujui RAPBD itulah yang dikenal sebagai Hak Anggaran DPRD atau disebut juga Hak Budget.

Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah wakil-wakil rakyat itu memiliki kompetensi untuk membahas RAPBD tersebut? Apakah wakil-wakil rakyat itu bisa dipercaya untuk sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat yang tercermin dalam APBD itu? Pertanyaan ini agaknya adalah pertanyaan traumatis. Pengalaman sebelum era reformasi, DPRD dianggap hanya sebagai tukang stempel keinginan eksekutif. Ketika itu, keinginan pihak eksekutif tidak bisa diganggu-gugat. Sementara pengalaman lima tahun pertama pasca reformasi, DPRD dianggap terlalu kuat sehingga mendikte pihak ekskutif.

Dengan terbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memangkas banyak sekali kewenangan DPRD, maka situasinya kini beda. DPRD diharapkan tetap kritis, tapi tetap proporsional dan tidak apriori. Dan untuk meminimalkan sak wasangka, setiap kali pembahasan RAPBD, DPRD memang perlu membuka ruang publik selebar-lebarnya. Dengar pendapat publik hanyalah salah satu cara saja. Namun sesempurna apapun APBD tersebut, tetap tidak akan memuaskan semua pihak. Yang penting adalah, sebisa-bisanya Buku Lintang tersebut memuat hal-hal yang ideal, selebihnya terpulang kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana. DPRD dan berbagai komponen lainnya dalam masyarakat hanya bisa mengupayakan peningkatan pengawasan termasuk terhadap anggaran DPRD itu sendiri.

Bagaimana pun kita tidak ingin hal yang buruk terjadi seperti yang diwasiatkan oleh seorang sahabat Abu Ubaidah: "Semua kebajikan menjadi sirna, kecuali di dalam buku-buku." Janganlah demikian


(Tabloid MENTARI No. 181/IV/7-13 Februari 2005)

4) Bahasa prokem, artinya kira-kira biarlah, bantailah, suka-suka hatimulah


Tulisan ini sudah di baca 297 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Demang Lebar Daun

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Demang-Lebar-Daun/391-Buku-Lintang.html