drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Berhutang Pada Rakyat | Bagian : 2

Emas Hitam Kambing Hitam


Oleh : drh.chaidir, MM

Propinsi Riau itu propinsi petrodolar, kata orang. Maksudnya, Riau adalah produsen minyak atau petroleum, dan karena produsen maka Riau kaya akan dolar karena harga minyak memang dihitung dalam dolar.

Beberapa waktu yang silam, dalam suatu kunjungan kerja ke propinsi Sulawesi Utara, Pemda setempat tanpa maksud berbasa-basi mengatakan kepada delegasi kami, bahwa Riau itu adalah sebuah propinsi yang sangat kaya, Propinsi Riau itu adalah propinsi petrodolar. Kalau kami di Sulawesi Utara, katanya, tidak memiliki tambang apa-apa. Tapi untunglah, rakyat kami memiliki mesin uang. Mesin uang rakyat adalah pohon-pohon kelapa. "Rakyatnya kaya Pemdanya miskin, kalau Riau barangkali sebaliknya", gurau juru bicara tuan rumah.

Riau memang kaya, tidak hanya memiliki sumur minyak yang tidak pernah kering diisap oleh ribuan "pompa angguk" setiap hari untuk kemudian diekspor dan fulus jutaan dolar pun mengalir. Riau juga memiliki lokomotif raksasa lainnya, yaitu pabrik kertas dan bubur kertas (pulp and paper). Ada dua pabrik raksasa yang berlokasi di Riau, yaitu Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Dengan jumlah produksi IKPP sebesar 1,7 juta ton dan RAPP lebih kurang 1 juta ton bubur kertas per tahun, kedua perusahaan ini disebut-sebut sebagai perusahaan pulp and paper yang terbesar di Asia bahkan dunia.

Ketiga perusahaan ini, (PT Caltex Pacific Indonesia yang mengelola pompa angguk, PT IKPP dan PT RAPP yang menggiling hutan menjadi bubur kertas) sering disebut sebagai lokomotif perekonomian Riau. Sebagai lokomotif (kepala kereta api), mereka menarik gerbong-gerbong yang berisi rakyat Riau untuk bergerak maju menuju terminal tujuan. Perusahaan-perusahaan raksasa ini juga disebut sebagai engine of growth, mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pendekatan ekonomi skala luas, mesin pertumbuhan ekonomi berarti, dengan modal yang mereka tanamkan di daerah ini pertumbuhan eko-nomi akan meningkat, lapangan pekerjaan akan tersedia. Betapa tidak, dua perusahaan ini (PT IKPP dan PT RAPP) mempekeriakan tidak kurang dari 25.000 karyawan Sedangkan PT CPI mempekerjakan tidak kurang dari 6.000 karyawan. Itu belum terhitung karyawan perusahaan kontraktor yang menjadi mitra tiga raksasa tersebut, baik kontraktor utama (main contractor) maupun sub-sub kontraktornya. Nah, kalau setiap karyawan menghidupi 3-5 orang anggota keluarga, berapa jumlah keseluruhan jiwa yang akan dihidupkan. Angka-angkanya menjadi fantastis.

Dalam perkiraan secara umum, sekian jumlah jiwa yang hidup dari kegiatan operasi ketiga raksasa tersebut tidak bisa dikategorikan kedalam kelompok rakyat yang miskin. Mereka kan dibayar di atas UMR, bahkan fasilitas yang mereka terima pun di atas rata-rata. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, betulkah perhitungan statistik yang menyebutkan bahwa rata-rata rakyat Riau termiskin kedua di Indonesia? Betulke? Siapa yang menghitung, siapa yang memulai mempopulerkan peringkat kemiskinan itu?

Suatu ketika dulu, banyak daerah yang mencak-mencak ketika pemerintah pusat mengumumkan jumlah desa tertinggal di masing-masing wilayah. Sebab dengan banyaknya jumlah desa tertinggal berarti kinerja propinsi tersebut buruk, pembangunan gagal. Tetapi ketika beberapa saat berselang ada pengumuman susulan bahwa setiap desa tertinggal akan memperoleh dana IDT (Inpres Desa Tertinggal), maka setiap daerah pun berlomba-lomba merevisi angka jumlah desa tertinggalnya supaya menjadi lebih banyak.

Riau dulu memang termasuk salah satu propinsi yang merevisi jumlah desa tertinggal itu menjadi lebih banyak, sehingga Pemda repot memberikan klarifikasi. Cobalah bayangkan, anggaran setiap tahun bertambah, swasta-swasta besar berdatangan, tapi jumlah desa tertinggal semakin banyak. Bila dilihat secara harfiah artinya pembangunan kan gagal. Ale-ale itu cuma akal-akalan untuk menyedot dana IDT lebih besar.

Sulawesi Utara tidak memiliki mesin uang pompa angguk seperti di Riau, yang setiap detik memproduksi emas hitam alias minyak mentah, demikian juga Sulawesi Tengah, Tenggara, maupun Sulawesi Selatan. Kekuatan mereka adalah pada usaha pertanian skala rakyat. Riau semuanya serba "ter": terbanyak minyaknya, terbesar pabrik kertasnya, terluas kebun sawitnya, tetapi juga tertinggal masyarakatnya, terkompleks, dan terumit masalahnya. Siapa pun tahu sekarang Riau termasuk satu dari empat propinsi (di samping Aceh, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya) yang bermasalah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Keempat propinsi ini adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya relatif tertinggal, apalagi Aceh dan Man Jaya. Hampir semua sependapat bahwa akar masalahnya adalah ketidakadilan distribusi dana yang merupakan bagian daerah, sementara daerah menganggap dana itu diperlukan untuk mengejar ketertinggalannya.

Dalam suatu seminar di MPR-RI Jakarta beberapa waktu yang lalu seorang peserta anggota MPR Utusan Daerah protes kepada saya mengapa orang Riau demikian getol memperjuangkan bagi hasil minyak, bukankah daerah lain juga memiliki hak terhadap emas hitam itu? Saya jawab, "Kesalahannya adalah karena emas hitam itu ada di Riau. Emas hitam itu telah membuat jurang si kaya dan si miskin melebar melebihi lebar jurang yang ada di daerah lain. Kalau tidak ada emas hitam barangkali orang di Riau tidak akan merasa terlalu miskin."

Paling tidak ada tiga alasan mengapa daerah penghasil minyak berhak menuntut bagi hasil secara wajar. Pertama, alam mereka rusak akibat penambangan, yang mana kerusakan ini tidak dirasakan oleh daerah lam. Kedua, daerah lain tidak terkena limbah industri sebagaimana dirasakan daerah penghasil. Dan ketiga, marjinalisasi penduduk setempat akibat banyaknya pendatang. Di mana ada gula di sana ada semut. Kesemuanya itu memerlukan recovery cost dan social cost yang tidak sedikit, yang tidak perlu diderita oleh daerah yang bukan penghasil. Daerah yang bukan penghasil tinggal terima bersih bagiannya sebagai konsekuensi dari negara kesatuan.
Jadi karena minyak itu ada di Riau, semua jadi repot. Emas hitam memang kambing hitam.


(11-17 Februari 2000)


Tulisan ini sudah di baca 146 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Berhutang Pada Rakyat

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Berhutang-Pada-Rakyat/62-Emas-Hitam-Kambing-Hitam.html