drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Berhutang Pada Rakyat | Bagian : 1

Berutang Kepada Rakyat


Oleh : drh.chaidir, MM

Ada dua event penting minggu ini berlangsung di Pekanbaru. Yang pertama Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Sumatra Barat, dan yang kedua Kongres Rakyat Riau II (KRR II). Keduanya hampir serupa, tapi tidak sama.

Kedua event itu tentu saja menarik untuk dipantau karena sedikit banyak keputusannya akan mewarnai kehidupan masyarakat di daerah ini. Dari agenda kedua acara penting tersebut yang kita ikuti di media massa, yang disebut pertama tidak bernuansa politik. Tetapi yang disebut terakhir, sarat dengan nuansa politik. Itu pula yang menyebabkan konon, KRR II agak kesulitan mendapatkan dukungan finansial dari beberapa perusahaan besar di daerah ini, bahkan juga dari Pemerintah Daerah. Walaupun pada akhirnya bisik-bisik mengatakan panitia justru surplus anggaran.

Alasan susahnya mendapatkan dukungan adalah, mereka takut "tobaok rendong" (tersangkut paut) urusan politik. Calon donatur takut pada anggapan, ikut membantu membiayai kongres berarti mendukung apa pun keputusan yang diambil. Tentu hal itu terlalu berlebihan, mestinya tidak demikian. Pakai saja ilmu percetakan. Mereka mencetak apa saja sesuai pesanan, tidak peduli urusan politik atau urusan esek-esek, yang penting ada catatan kaki, "isi di luar tanggung jawab percetakan". Selesai! Orang kan juga tidak bodoh amat, tentu bisa menilai mana yang berupa dukungan politik, mana yang berupa "tanda partisipasi".

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa sekarang sudah menjadi mode, upaya memobilisasi massa dalam bentuk kegiatan-kegiatan berupa kongres-kongres rakyat. Apabila massa berhasil dimobilisasi, maka itu sudah dianggap mewakili rakyat. Memang sebagai salah satu bentuk pengumpulan dan penyatuan aspirasi, ke-giatan-kegiatan seperti itu sama sekali tidak salah. Masalah baru timbul apabila kegiatan itu dipaksakan atau memaksakan diri agar hasilnya diterima sebagai suatu produk yang sudah memiliki legitimasi. Legitimasi menyangkut formalitas dan sistem.

Bagi kita, terminologi kongres sebenarnya adalah suatu pertemuan besar para wakil organisasi baik di bidang politik, sosial maupun profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. Kongres Pemuda Indonesia misalnya, pernah diselenggarakan oleh para pengurus berbagai perkumpulan pemuda pada waktu itu. Kongres Pemuda Indonesia pernah diselenggarakan tiga kali, yaitu tahun 1926, 1928, dan tahun 1939

Jangan lupa, bangsa kita juga pernah menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia, bahkan telah berlangsung empat kali. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 dan salah satu keputusannya yang masih lestari hingga kini adalah ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu Indonesia.

Riau sendiri pernah menyelenggarakan Kongres Rakyat Riau pada tahun 1956 danxmenghasilkan suatu keputusan yang sangat monumental, yaitu berdirinya Propinsi Riau yang merupakan pemekaran dari Propinsi Sumatera Tengah pada waktu itu.

Kongres Rakyat adalah sebuah kegiatan besar dengan nama besar, yang apabila direnung-renung akan mendirikan bulu roma. Nuansanya tidak akatiterlalu mendebarkan bila misalnya di sebut Kongres Masyarakat. Sebab term "masyarakat" memang erat kaitannya dengan budaya. Masyarakat oleh para pakar didefinisikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Oleh karena itu, dikenal istilah masyarakat kota, masyarakat desa, masyarakat hukum, masyarakat Minang, masyarakat Bugis, masyarakat Batak, masyarakat Melayu, dan seterusnya.

Istilah "rakyat" tentu tidak cocok dipadankan dengan kata-kata tersebut, sebab rakyat biasanya tidak dikaitkan dengan aspek budaya, tetapi lebih dikaitkan dengan aspek pembagian kelas dan geografis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, rakyat adalah segenap penduduk suatu negara, sebagai imbangan pemerintah. Dengan kata lain, rakyat itu adalah mereka-mereka yang diperintah oleh pemerintah.

Maka dalam filosofi itu, Lembaga Perwakilan Rakyat kita, namanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan Dewan Perwakilan Masyarakat. Dengan demikian fungsi lembaga ini adalah mewakili kepentingan atau aspirasi rakyat yang diwakilinya, yang memperoleh legitimasinya melalui pemilihan umum. Maka sesungguhnya anggota DPRD yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, berutang kepada rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang memilihnya. Sebab anggota lembaga perwakilan rakyat berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan berjuang untuk rakyat (from the people, by the people, for the people). Banyak komponen yang memang berasal dari rakyat, sebut saja misalnya anggota TNI, orang-orang yang duduk di pemerintahan, aktivis partai, aktivis organisasi, aktivis kampus, bahkan juga aktivis LSM. Walaupun semua komponen tadi termasuk lembaga perwakilan, ibarat ikan dan air dengan rakyat, namun dalam sistem politik, lembaga perwakilanlah yang menjemput mandat dari rakyat, diberikan oleh rakyat, berhak mewakili rakyat dan konsekuensinya sekaligus berhutang kepada rakyat. Semua boleh "pasang badan" demi kepentingan rakyat, tetapi kalau yang lain boleh "buang badan" dalam membela kepentingan rakyat, maka anggota lembaga perwakilan jangan coba-coba.

Tetapi masalah aspirasi atau kehendak rakyat memang tidak sederhana. Tidak setiap aspirasi dapat dikatakan aspirasi rakyat, sebab ada juga aspirasi yang mengatasnamakan rakyat. Bahkan sekarang menjadi trend, seseorang atau sekelompok orang dengan mudah mengatakan bahwa mereka mewakili rakyat, mengklaim apa yang diucapkannya atau diperjuangkannya adalah aspirasi rakyat. Rakyat adaiah kata yang sangat layak "dijual" oleh kelompok-kelompok oportunis untuk mencari keuntungan tertentu atau sebagai alat penekan. Yang diperlukan oleh kelompok ini biasanya hanya modal keberanian dan kenekatan.

Nama "rakyat" sekarang memang merupakan senjata yang ampuh. Tetapi sesungguhnya, kekuasaan rakyat tidak tak terbatas. Keterbatasan itu antara lain terletak pada sistem perwakilan. Adapun keterbatasan wakil rakyat terletak pada norma, etika, dan hati nurani. Siapa yang berani mengatasnamakan rakyat berutang kepada rakyat.

(28 Januari-2 Februari 2000)


Tulisan ini sudah di baca 120 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Berhutang Pada Rakyat

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Berhutang-Pada-Rakyat/52-Berutang-Kepada-Rakyat.html