drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Berhutang Pada Rakyat | Bagian : 1

Wakil Rakyat


Oleh : drh.chaidir, MM

Mana yang lebih enak, jadi rakyat atau wakil rakyat? Canda seorang kawan selesai pelantikan anggota DPRD beberapa hari lalu. Melihat saya bengong, pertanyaan itu dijawab sendiri oleh sang kawan: enak jadi rakyatlah. Kalau menjadi wakil, maka Anda harus menunggu rakyatnya berhenti dulu baru Anda bisa menjadi rakyat. Bila rakyatnya tidak berhenti, maka selamanya Anda akan tetap saja menjadi wakil, kasihan kan?

Kawan saya sungguh-sungguh bercanda, tidak bermaksud lain. Dalam bahasa Indonesia memang tidak dibedakan penulisan "Wakil Direktur" dengan "Wakil Rakyat". Orang asing yang baru belajar bahasa Indonesia pasti susah menerjemahkannya. Direktur adalah kata benda, rakyat juga kata benda. Kedua kata ini didahului oleh kata yang sama yakni "wakil". Maka logikanya arti kata "wakil" di sini mestinya sama, tapi ternyata berbeda jauh. Namun baiklah, itu agaknya masalah semantik struktural, biarlah menjadi urusan ahli bahasa.

Yang jelas wakil direktur dan wakil rakyat tentu berbeda maknanya. Kalau ditulis dalam bahasa "bule", wakil direktur akan berbunyi vice director sedangkan wakil rakyat mereka sebut representative of the people.

Wakil dalam istilah "wakil rakyat" adalah suatu konsep perwakilan, menunjukkan hubungan antara orang-orang, yakni pihak yang mewakili dan yang diwakili, di mana orang-orang yang mewakili memiliki sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antar keduanya. Jadi seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Pertanyaannya barangkali, mengapa harus ada wakil rakyat. Bukankah dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, kedaulatan itu berada di tangan rakyat, seperti pendapat klasik Abraham Lincoln: government of the people, by the people, and for the people. Dalam suatu negara yang demokratis, kata Abraham Lincoln, pemerintahan hams berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Tetapi pada kenyataannya, suatu pemerintahan yang demokratis baru dapat berjalan dengan baik, justru bila tidak setiap warga terlibat dalam proses politik, dalam hal ini proses pembuatan kebijakan publik. Bila setiap orang terlibat di dalamnya, maka keberadaan sistem dan mekanisme politik menjadi tidak berarti sama sekali.

Secara historis suatu pemerintahan disebut demokratis bila keputusan apa pun yang diambil, dibuat langsung oleh rakyat. Ini sejalan dengan pemahaman bahwa arti paling dasar dari demokrasi adalah power of the people (rakyatlah yang berkuasa). Namun segera disadari bahwa hal itu mustahil dilaksanakan. Bayangkanlah bila 200 juta lebih warga negara kita ikut terlibat langsung dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Jangankan 200 juta orang. 51 orang di KPU saja misalnya, bukan main sulitnya membuat keputusan. Atau 55 orang anggota DPRD saja memerlukan waktu berbulan-bulan untuk membahas sebuah Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, hampir semua negara yang berdemokrasi di atas dunia ini menganut sistem perwakilan. Demokrasi langsung tidak lagi dikenal.

Para pakar sependapat bahwa suatu pemerintahan dapat disebut demokratis, bila jaringan pembuat keputusan melibatkan banyak unit politik dan prosesnya transparan hingga rakyat dapat mengontrol ataupun memasukkan inisiatif baru lewat saluran yang disediakan oleh sistem politik, seperti pemilu dan referendum

Banyak teori tentang hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili. Beberapa penulis Barat mengelompokkannya ke dalam empat tipe, yaitu wakil sebagai wali, wakil sebagai utusan, wakil sebagai politico, dan wakil sebagai partisan.

Hoogerwerf menjelaskan beberapa tipe perwakilan yang tampaknya sesuai dengan kondisi kita. Hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakilinya digoiongkannya ke dalam lima tipe:

Pertama, Tipe Utusan, yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya.

Kedua, Tipe Wali, yakni wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Dengan demikian keberadaan wakil tidak tergantung pada pihak yang diwakilinya.

Ketiga, Tipe Politik, yakni kombinasi antara tipe utusan dengan tipe wali. Tergantung pada situasi, wakil adakalanya harus berperan sebagai wali, adakalanya sebagai utusan.

Keempat, Tipe Kesatuan, yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikan mereka.

Kelima, Tipe Penggolongan, yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu.

Dari klasifikasi Hoogerwerf ini tampaknya para wakil rakyat kita termasuk dalam kelompok Tipe Kesatuan. Di lembaga perwakilan, para wakil rakyat harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat, tanpa memandang pengelompokan fraksi.

Para anggota DPR dan DPRD adalah wakil-wakil rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan tertinggi negeri ini, sehingga perilaku mereka harus mencerminkan aspirasi yang tumbuh di masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti pula bahwa wakil rakyat tidak memiliki otonomi terhadap rakyat yang diwakilinya, karena seorang wakil rakyat bukanlah sekadar penyambung lidah para pemilih semata. Mereka memiliki kewenangan untuk dan atas nama para konstituen melakukan apa saja yang menurut hati nurani dan pikiran sejalan dengan kepentingan rakyat seluruhnya. Tetapi itu juga tidak bisa dilakukan sesuka hati. Ada koridor, yakni etika politik dan etika moral. Di tengah kebebasan yang hampir tak bertepi saat ini, keberadaan wakil rakyat yang memiliki nurani sekaligus etika politik dan moral, menjadi pelepas dahaga.


(10-16 September 1999)


Tulisan ini sudah di baca 119 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku Berhutang Pada Rakyat

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/Berhutang-Pada-Rakyat/49-Wakil-Rakyat.html