drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 6

Mencabut Tali Aki


Oleh : drh.chaidir, MM

Sebuah "bom" meledak di awal tahun 2003. Gelegarnya bahkan mengalahkan bom sungguhan yang meledak di Legian Denpasar beberapa waktu yang lalu. Dampaknya memang tidak menggegerkan dunia, tetapi rakyat yang merasakan akibatnya, agaknya lebih luas. Betapa tidak. Tiga jenis kebutuhan vital rakyat naik sekaligus, yakni BBM, listrik, dan telepon. BBM sebelumnya bahkan telah beberapa kali naik. Bagi rakyat kecil, kenaikan harga ini adalah sebuah bom.

Wong cilik atau rakyat kecil yang hidup di desa atau di pinggiran kota, yang sehari-hari hanya membakar ranting-ranting atau potongan-potongan kayu untuk menanak nasi, mungkin tidak akan ambil pusing dengan kenaikan BBM, bila kenaikan itu tunggal. Tapi masalah-nya, semua yang ada hubungan sanak famili dengan BBM ikut-ikutan naik juga. Beras, garam, minyak goreng, gula, cabe, telur ayam, bahkan juga ikan asin, semua bakal ikut naik. Kenapa? Karena proses produksinya menggunakan BBM atau paling tidak ada kaitannya dengan BBM, seperti naiknya ongkos angkut dan angkot (angkutan kota). Ongkos oplet dan bus naik menyebabkan biaya transportasi anak ke sekolah juga naik. Uang jajan anak juga terpaksa dinaikkan karena harga makanan di kantin sekolah juga naik.

Pemerintah boleh marah dan mengancam pedagang yang menaikkan harga, tapi masalahnya, seperti perumpamaan yang dibuat oleh editorial sebuah harian ibukota, ketika bendungan dilepas, air tidak mungkin dihalangi untuk mengalir ke mana-mana. Air pasti mencari tempat yang lebih rendah. Itu hukum alam, tidak bisa dilarang. Distop di kanan dia melimpah ke kiri, ditahan di kiri dia meluber ke kanan. Kan menjadi aneh, BBM-nya dinaikkan, tapi ongkos oplet tidak boleh naik. Logikanya tidak jalan, alias tulalit, seperti bunyi telepon itu, yang rupanya ikut-ikutan naik. Kalau bahan bakar oplet itu bukan BBM tapi BBA (Bahan Bakar Angin), maka wajar kalau mereka dilarang menaikkan harga.

Rasanya pemikir-pemikir kita di Jakarta sana tidak mungkin tidak paham hukum alam sederhana seperti itu. Ibarat main catur, mustahil mereka hanya memikirkan satu langkah ke depan saja. Mereka pasti sudah memikirkan beberapa langkah kedepan. Rumusnya tidak sulit. Tapi dalam permainan catur juga dikenal istilah blunder, yakni sebuah langkah yang keliru tapi fatal akibat sebuah kecerobohan.

Pertanyaan yang paling sederhana adalah kenapa pemerintah menaikkan harga BBM, listrik, dan tarif telepon itu? Kenapa? Bukankah rakyat kita masih didera dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan yang belum jelas kapan berakhir? Jawaban yang kita dengar dari pemerintah dan dari pakar kita adalah, dengan dicabutnya subsidi BBM maka harga otomatis terpaksa disesuaikan. Pemerintah memang berhasil menghemat pengeluaran sejumlah duapuluh triliun rupiah, yang semula anggaran ini diperuntukkan bagi subsidi BBM. Dengan dihapusnya subsidi maka uang itu bisa dihemat pemerintah untuk penggunaan lainnya.

Tapi pengamat lain mengatakan, kalau pencabutan subsidi BBM itu dimaksudkan hanya karena alasan untuk menghemat pengeluaran dan mengatasi defisit APBN, itu terlalu menggampangkan persoalan. Langkah itu langkah yang paling mudah, tidak perlu pusing, bahkan tidak perlu bekerja keras. Langkah itu seperti langkah orang yang kehilangan akal. Langkah itu mes-tinya tidak buru-buru diambil, kecuali kalau semua langkah lain telah dicoba. Ini kan belum. Buktinya? Coba diupayakan untuk menagih utang para konglomerat itu. Bukankah masih puluhan triliun rupiah dana yang dikeruk dari Bank Indonesia (BI) berupa BLBI belum dikembalikan oleh mereka-mereka yang berutang? Para debitur atau para pengutang itu, yang dulu menguras BI, sekarang masih ada, masih hidup, masih ongkang-ongkang, bahkan konon banyak yang mendapat fasilitas baru dan menjadi "pemain". KKN yang dulu diganyang habis di awal gerakan reformasi, ternyata seperti kuman Anthrax juga. Ketika gerakan reformasi sedang marak-maraknya, kuman-kuman ini membentuk spora dan kemudian tidur nyenyak. Tetapi ketika iklim mulai bersahabat, kuman-kuman itu kemudian keluar dari sporanya, bahkan menjadi lebih patogen atau lebih ganas dari sebelumnya.

Menagih piutang adalah salah satu langkah. Kalau tidak bisa dengan cara baik-baik, gunakan debt collector. Kalau debt collector domestik tidak mempan, sewa debt collector dari Pulau Sisilia, Italia sana. Langkah lain, ... ehm ... ehm ... laksanakan agenda reformasi itu, berantaslah KKN itu. KKN baru kan muncul dengan aneka wajah, mulai dari yang bertopeng sampai kepada yang tidak bertopeng. Mulai dari yang di bawah meja sampai ke atas meja, bahkan ada yang mengangkut meja. Artinya, KKN sekarang ibarat angsa putih terbang siang. Semua gamblang. Tinggal milih, mau nangkap malingnya atau maling teriak maling. Seorang teman saya bercanda mengatakan, "If you can not beat him, join him". Maksudnya, kalau anda tidak bisa mengalahkannya, bergabunglah dengannya. Dengan kata lain, canda teman ini, kalau kamu tidak bisa memberantas KKN, maka ber-KKN-rialah, na'uzubillah.

Langkah lain? Masih, masih ada. Jadikanlah pemerintahan kita efektif dan efisien, sangkil dan mangkus. Contohnya? Belanjakan uang negara, atau uang daerah secara tepat. Jangan beli atau bangun yang tidak perlu. Proyek-proyek raksasa, proyek-proyek strategis, atau apalah namanya, yang mengesankan proyek gagah-gagahan, mercusuar, prestise, tunda dulu. Yang diperlukan oleh rakyat bukan prestise, tapi prestasi.

Jadi, banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mencari pemasukan atau melakukan penghematan uang bagi negara dan daerah. Pemerintah di bagian dunia mana pun, mempunyai fungsi minimal, yakni melindungi rakyatnya. Mereka diberi fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Semua bermuara untuk kepentingan rakyat. Untuk melaksanakan fungsi minimal itu pemerintah harus kreatif dan mau bekerja keras, tidak hanya mencari jalan yang paling mudah. Sebab cara-cara yang paling mudah untuk menolong rakyat bisa dilakukan oleh rakyat itu sendiri. James E. Anderson mengemukakan, salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Persaingan yang terjadi di pasar bebas tidak jarang menimbulkan akibat yang tidak diharapkan seperti kemiskinan, kekurangan gizi, dan pengangguran. Untuk mengurangi kemungkinan munculnya akibat-akibat seperti itu, kata Anderson, peran pemerintah sangat diharapkan, misalnya memberikan bantuan melalui subsidi atau program-program khusus.

Anderson agaknya benar. Cara pemerintah mencari pemasukan uang bagi negara dengan mencabut subsidi BBM mestinya adalah jalan terakhir ketika semua jalan sudah tertutup, sebab itu sama saja dengan mencabut tali aki rakyat. Yang punya kekuasaan itu kan rakyat. Lembaga-lembaga pemerintahan hanya menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Bagaimana kalau rakyat ganti mencabut tali aki pemerintah?

(12 Januari 2003)


Tulisan ini sudah di baca 129 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/191-Mencabut-Tali-Aki.html