drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 6

Indira


Oleh : drh.chaidir, MM

Korupsi kembali mendapat sorotan. Sejumlah media memberitakan beberapa kasus korupsi yang menyita perhatian banyak pihak. Yang menarik perhatian dan sekaligus menjanjikan harapan dalam pemberantasan korupsi adalah mengenai isu suap yang terjadi pada komisi IX DPR RI. Merebaknya isu suap di Komisi IX ini terkuak ketika dua anggotanya, yaitu Indira Damayanti dan Meliono Soewondo, mengungkapkan peristiwa tersebut pada media, setelah lebih dulu mengakui menolak amplop berisi 1.000 Dollar yang dititipkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Terang saja, pengakuan dua anggota Komisi IX tersebut dengan segera menjadi isu nasional dan membuat pihak-pihak yang merasa tersangkut menjadi kelabakan. Saling tuntut pun kemudian tak terelakkan. Untunglah ye Wak, kedua peristiwa korupsi itu terjadi di Jakarta dan bukan di Riau, semoga saja di Riau tidak.

Cerita tentang korupsi sebenarnya bukan barang baru, apalagi jika dihubungkan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu cenderung korup, begitu kata orang-orang bijak. Kekuasaan dengan segala kelebihan yang dimilikinya memang memberikan peluang yang besar untuk melakukan apa pun, dan tak terkecuali korupsi. Sejarah korupsi sejalan dengan perkembangan kekuasaan itu sendiri. Prancis misalnya, pernah mempunyai beberapa raja yang sekaligus koruptor kelas kakap, seperti Louis XVI, yang akhirnya membawa dirinya mati secara mengenaskan di bawah ketajaman pisau guillotine.

Apa yang terjadi di DPR RI dan Komisi IX khususnya adalah sesuatu yang kita sayangkan. Sebagai sebuah lembaga yang menaungi lebih dari dua ratus juta rakyat Indonesia, seharusnya DPR RI lebih hati-hati dalam menentukan sebuah sikap yang akan diambil, sebab mereka adalah juga citra Indonesia secara keseluruhan. Tapi untunglah Indonesia masih memiliki orang semacam Indira Damayanti. Apa yang dilakukan oleh Indira Damayanti dan Meliono Soewondo, yang secara terbuka menelanjangi teman-temannya yang berada dalam satu komisi, dapat dikatakan sebagai sebuah babak baru dalam perang melawan korupsi di Indonesia. Jika selama ini perang itu selalu dan hampir hanya dilakukan oleh elemen-elemen yang berada di luar, tapi sekarang perang itu justru datang dari orang-orang yang sebenarnya dekat dengan kemungkinan korupsi itu sendiri.

Indira Damayanti memang bukan yang pertama dalam perang melawan korupsi dari dalam. Meski begitu, apa yang dilakukannya, merupakan sebuah pertanda bahwa masih ada peluang bagi masyarakat untuk percaya pada lembaga perwakilan, karena pada sebanyak yang mungkin saja jahat, maka sebanyak itu pula masih ada yang baik. Indira Damayanti, dalam pemahaman yang lain, bukanlah siapa-siapa atau bahkan dia bisa siapa saja, tapi pada hakikatnya ia adalah sebuah upaya agar orang-orang kembali pada sebuah kesadaran, bahwa selalu saja ada peluang untuk menolak, atau paling tidak, meminimalisir perkembangan korupsi, yang peluang itu sama besarnya dengan peluang untuk melakukan.

Kita tentu saja berharap, apa yang dilakukan oleh Indira Damayanti, memang berangkat dari sebuah keinginan luhur untuk melawan —atau katakanlah memperkecil— korupsi di Indonesia. Mengapa kita berharap? Kita katakan berharap, karena dunia politik dan kekuasaan adalah sebuah dunia sikap yang cenderung dan seringkali tak terdeteksi. Dalam berbagai kasus, kita melihat, betapa banyak orang-orang yang pada mulanya berteriak kesana kemari untuk melawan korupsi, menuding orang-orang yang melakukan korupsi, tapi ternyata ada udang di balik batu, yaitu sekadar untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) atau demi kepentingan lobi di kemudian hari. Dari sudut yang lain, cukup banyak pula yang mengekspos diri dengan mengatakan akan melawan praktek korupsi, tapi sekali mendapat kesempatan, semua hendak diraupnya. Dalam bahasa asingnya, ape ketidak aje, he ... he ... he.

Jika memang apa yang dilakukan oleh Indira Damayanti dan Meliono itu memang berangkat dari sebuah kehendak moral yang dalam, maka pada hemat saya, hal itu selain merupakan sebuah tindakan yang berani, juga adalah sebuah keberanian yang patut kita berikan apresiasi yang dalam. Dalam perjalanan kekuasaan di Indonesia, memang tidak banyak yang memiliki keberanian semacam itu. Yang selalu ada adalah, seperti yang disebut di atas, orang-orang yang menjadikan perang melawan korupsi sebagai lahan untuk mendapatkan sesuatu. Kita tentu saja tidak ingin yang begini.

Korupsi, dengan alasan yang bagaimanapun, adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan karena akan merusak banyak hal, terlebih lagi jika dihubungkan dengan kemaslahatan rakyat. Dalam berbagai studi tentang keterlambatan pembangunan dan kemiskinan, khususnya Asia dan Amerika Latin, selalu saja ada peran korupsi di dalamnya. Korupsi ini mewabah pada setiap kalangan dan pada setiap kepentingan. Kunci dari kemungkinan korupsi atau tidak itu memang pada akhirnya kembali kepada diri. Kitalah yang harus menentukan sikap yang mesti kita ambil ketika berha-dapan dengan hal-hal yang bisa menimbulkan kemungkinan korupsi.

Selain kembali kepada penataan diri, pertempuran melawan korupsi, juga harus dilakukan secara bersama-sama. Di dalamnya terkait kontrol masyarakat yang kuat, penegakan hukum yang adil, dan sekaligus kebijakan-kebijakan yang berpotensi memperkecil peluang korupsi itu sendiri. Jika tidak demikian, maka kita sulit berharap terlalu banyak.

(13 Oktober 2002)


Tulisan ini sudah di baca 122 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/189-Indira.html