drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 6

Hukum Antah Berantah


Oleh : drh.chaidir, MM

Dalam sebuah catatan pengelana Cina, Fa Hien, yang singgah di tanah Nusantara lebih dari satu milenium yang lampau, ada sebuah kisah yang menarik tentang kesadaran konstitusi dan hukum di sebuah kerajaan, dan sekaligus penegakannya. Kerajaan itu bernama Kalingga, atau Ho Ling menurut penyebutan Fa Hien. Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima terkenal makmur, serta sangat taat pada konstitusi dan hukum, dan memberikan hukuman yang besar pada Pada suatu hari, Ratu Sima bermaksud menguji kesadaran masyarakatnya itu dengan meletakkan pundi berisi emas di jalan, dan memerintahkan para intelnya untuk melihat apakah ada orang yang akan mengambil emas tersebut. Ternyata tak ada anggota masyarakat yang berani mengambil, sehingga emas itu tergeletak di jalan dalam rentang waktu yang lama. Syahdan, suatu hari lewat Putra Mahkota di jalan itu, dan ketika melihat ada pundi emas tergeletak, maka diambilnyalah (tak jelas apakah dengan maksud mencuri atau tidak). Oleh prajurit hal itu diadukan kepada Ratu Sima. Mendengar pengaduan itu, Ratu Sima lalu menghukum putranya dengan sangat berat.

Ilustrasi di atas merupakan sebuah contoh penegakan hukum dan konstitusi yang sangat baik. Atas nama apa pun, dalam kondisi yang bagaimana pun, dan kepada siapa pun, ketika kita sepakat menjadikan konstitusi dan hukum sebagai kekuatan utama tempat menyandarkan semua kebijakan, maka konstitusi dan hukum itu harus dihormati dan ditegakkan. Jika pada masa Ratu Sima saja, yang masyarakatnya buta huruf, hukum begitu dihormati, maka semestinya sekarang pada masa tercerahkan ini, harus lebih baik lagi. Tapi nyatanya hukum kita sekarang ini? Entah buaye entah katak, entah iye entah tidak. Kata seorang kawan, hukum kita macam hukum di Negeri Pasir Bedengung dalam cerita P. Ramlee, pakai zam zam alakazam.

Penegakan hukum dan undang-undang di Indonesia adalah suatu hal yang ironis. Sejak layar terkembang pada tahun 1945, hukum dan undang-undang dibuat, tapi sejak masa-masa itu pula dilanggar. Selain itu, kebijakan kita juga selalu tumpang tindih, sehingga tak tahu lagi, hukum dan kebijakan mana yang lebih kuat dan representatif untuk dijalankan. Ya. Tak jelas, dan para pembuat kebijakan tak ubahnya seperti para dewa yang beradu kesaktian di kayangan, dan akhirnya menimbulkan malapetaka bagi rakyat. Lucunya dalam kondisi yang demikian pula kita bermimpi untuk menjadi sebuah negara yang besar dan disegani. Ade-ade saje.

Pada masa reformasi ini kita berkoar-koar untuk menjadikan penegakan hukum (law enforcement) dan konstitusi sebagai agenda utama, tapi ironisnya pelanggaran justru terjadi pada level pembuat kebijakan. Terlalu banyak contoh untuk itu. Dalam hal bagi hasil minyak misalnya, juga terjadi pelanggaran. Dalam ketentuan sebelumnya sudah diatur bahwa bagi hasil itu diberikan pada angka 15 sampai 30 persen pada daerah penghasil minyak. Angka ini memberikan harapan baru bagi daerah, tapi kemudian hal ini dilanggar dengan munculnya kebijakan menteri keuangan yang menetapkan bahwa bagi hasil minyak itu hanya berkisar pada angka 1 sampai 2 persen. Tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan pada 48 daerah penghasil minyak di Indonesia.

Contoh pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan konstitusi, adalah soal Rancangan Undang Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (RUU Kepri). Telah jelas dalam undang-undang, bahwa pembentukan sebuah provinsi harus mendapatkan rekomendasi dari DPRD dan Gubernur daerah setempat. Tapi itu juga dilanggar, dan pelanggaran kembali terjadi pada tingkat pembuat undang-undang itu sendiri, yaitu DPR, dan kemudian semakin menjadi-jadi dengan keluarnya Fatwa Mahkamah Agung tentang hal tersebut. Kita tidaklah mempersoalkan keinginan pembentukan provinsi tersebut, tapi bagaimanapun setiap persoalan harus dikembalikan pada ketentuan yang berlaku dan telah disepakati. Ituiah yang kita mgmkan. betiap kehen-dak adalah sebuah keniscayaan, tapi hukum adalah suatu hal yang harus dipatuhi. Jika setiap kita semena-mena terhadap hukum, maka akan jadi apa kita?

Inikah wajah hukum yang kita inginkan? Kita seakan-akan kembali pada masa yang telah lewat, dimana pusat kekuasaan selalu menganggap sikap dan kebijakannya benar. Sikap yang arogan ini membuat saya teringat akan pandangan Hernando De Soto dalam The Other Path. Menurut Hernando, "Sikap (pusat kekuasaan) yang sedemikian itu muncul, karena mereka selalu menganggap bahwa sesuatu dari merekalah yang baik, dan dari kehendak politik (political voluntarism) merekalah maka segala sesuatu harus terjadi pada suatu tempat". Jika memang demikian, maka sungguh kita telah kembali pada suatu sistem yang sentralistik dan otoriter, menjadikan gerakan reformasi sebagai suatu hal yang sia-sia.

Sebagai sebuah negara yang beradab, semestinya semua keputusan harus bersandar kepada hukum dan undang-undang. Dengan ketaatan hukum dan undang-undang yang sedemikian itu, baru kita bisa mengatakan "biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan". Jika dengan jumlah pelanggaran yang demikian besar, lalu kita menginginkan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, maka samalah dengan berkhayal mencintai awan yang jauh.

Dengan kondisi penerapan kebijakan seperti sekarang ini, maka tidak mengherankan jika di sana-sini muncul perlawanan. Dan tidak bisa tidak, hal semacam ini memang akan menuai perlawanan, dalam cara dan bentuknya masing-masing. Orang pun tak lagi bisa disalahkan jika tidak sependapat dan melawan, karena hal itu memang diinginkan oleh Pemerintah Pusat, melalui penerapan kebijakan yang salah.

Kita harus kembali pada hukum dan konstitusi, sebab hanya dengan itulah kita bisa membangun dengan damai. Jika tidak, maka tuailah perlawanan. Kekacauan hukum dan konstitusi yang terjadi di negara ini tak bisa dimulai dengan pertanyaan negara kepada rakyat: Mengapa kalian sehingga kita begini? Tapi bertanyalah seperti yang dianjurkan oleh Emannuel Levinas: Apa salahku padamu, Sahabat?

(9 Juni 2002)


Tulisan ini sudah di baca 146 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/186-Hukum-Antah-Berantah.html