drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 6

Kearifan Pujangga


Oleh : drh.chaidir, MM

Agaknya, hanya pujangga saja yang mampu merangkai fatwa dalam syair dan pantun yang tersusun indah, selebihnya tidak. Fatwa yang meluncur dari lidah selain pujangga seringkali justru menjadi wacana yang tidak sedap, bahkan tidak jarang menjadi polemik. Fatwa Majelis Ulama tentang "bughat" misal-nya, atau tentang Ajinomoto, atau tentang paha (paha ayam Amerika Iho), menjadi pro-kontra di tengah masyarakat. Demikian juga bila Dinas Tata Kota mengeluarkan fatwa, adakalanya membawa konskwensi yang kurang enak karena ada kemungkinan sempadan pekarangan menjadi maju atau mundur.

Fatwa Mahkamah Agung? Nah, apalagi yang satu ini, usahlah ditanya. Kenapa? Karena wilayah fatwa MA ini adalah wilayah hukum, wilayah masyarakat hukum. Rimba belantara masyarakat "perhukuman" ini, terlalu asing untuk dimasuki oleh orang-orang awam. Logika hukum seringkali aneh bagi telinga orang-orang yang tidak mengerti ilmu hukum.

Coba lihat proses peradilan sebuah perkara. Yang menuntut terdakwa adalah orang-orang ahli hokum yang kita kenal dengan istilah Jaksa. Yang membela terdakwa juga orang-orang ahli hukum yang dikenal sebagai pengacara atau penasihat hukum. Yang memutuskan hukuman terhadap terdakwa juga orang-orang ahli hukum, namanya hakim. Jadi seorang terdakwa selalu dalam posisi menjadi "kerjaan" orang-orang ahli hukum, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Ahli hukum juga yang memperkarakan, ahli hukum juga yang mementahkan perkara, ahli hukum juga yang membuat vonis atas perkara. Hukum yang berasal dari bahasa Arab, al hukmu, hakim, memang berarti juru damai atau pemutus perkara.

Tanpa maksud mengabaikan banyaknya vonis yang telah dijatuhkan secara adil, tidak jarang pula vonis terhadap suatu perkara karena terlalu mengandalkan aspek materiil dan miskin nurani telah melukai rasa keadilan masyarakat. Sudah diketahui secara umum, seorang pengacara yang handal akan dapat mementahkan tuduhan jaksa atau paling tidak mengurangi hukuman, walaupun terdakwanya sudah diketahui secara umum memang patut dihukum berat. Dalam kasus seperti ini, hukum agaknya telah kehilangan keadilannya.

Dalam sepekan terakhir ini kita semua tersentak oleh terbitnya surat Ketua Mahkamah Agung RI, menanggapi surat permohonan fatwa yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Riau, Huzrin Hood selaku Ketua Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan berlarut-larutnya masalah usulan pembentukan provinsi tersebut. Perdebatan bergeser, bukan lagi pada setuju atau tidak setuju berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, tetapi pada wajar atau tidak wajarnya surat tersebut diterbitkan oleh Ketua MA. Sah atau tidak sahnya, etis atau tidak etisnya fatwa tersebut. Bahkan apakah surat tersebut bisa disebut fatwa atau bukan.

Setelah membaca dan mempelajari dengan saksama Fatwa Ketua MA tersebut, menurut Ramli Zein, seorang pakar hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang perlu diperdebatkan secara berlebihan terhadap fatwa ini, baik secara formal maupun materiil. Ketua MA kelihatannya telah menafsirkan ketentuan Pasal 115 UU No. 22 Tahun 1999 secara sistematis dan hirarkhis dari sudut teori kewenangan menetapkan UU. Pemegang kekuasaan legislatif yang diberikan oleh UUD 1945 dengan perubahannya, yaitu Pemerintah dan DPR, tidak terikat oleh pembatasan apa pun dalam melaksanakan kewenangannya menetapkan UU, termasuk pembatasan prosedural yang ditetapkan oleh Pasal 115 tersebut. Maka dari sudut teori hukum murni, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Tapi hal itu dibantah oleh Kapitra Ampera, praktisi hukum. Bila DPR dibiarkan melanggar UU yang dibuatnya sendiri, bukankah ini bermakna suatu "crime of justice", tanyanya.

Pro-kontra terhadap fatwa tersebut memang tidak dapat dihindarkan. Agaknya di sinilah letak permasalahannya. Bila dua orang atau lebih ahli hukum berkumpul dalam satu pertemuan untuk membahas suatu masalah, maka dapat dipastikan masalahnya akan semakin melebar. Semua memiliki argumentasi yang meyakinkan.

Pengertian fatwa memang bermacam-macam tergantung dari mana kita memandangnya. Dari kaca-mata politikkah, kacamata hukum, atau murni dari aspek linguistik. Surat Ketua MA itu memang berisi wejangan dan nasihat terhadap permasalahan yang diajukan oleh Huzrin Hood. Setelah menguraikan dengan panjang lebar, akhirnya Ketua MA berpendapat, dengan mempertimbangkan secara arif antara skala kepentingan nasional yang lebih besar dengan skala regional yang hendak dipertahankan oleh pemerintah setempat, dengan melihat pada aspirasi sebagian besar masyarakat, keputusan sepenuhnya berada pada DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk Undang Undang. Sehingga jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Huzrin Hood akan kembali kepada DPR dan Presiden uhtuk mempertimbangkannya dalam melaksanakan kewenangan masing-masing.

Dengan demikian sesungguhnya terlihat bahwa Ketua MA juga tidak hendak terlalu jauh mencampuri kewenangan yang ada pada lembaga kepresidenan dan DPR. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa fatwa ini sesungguhnya tidaklah perlu direspon terlalu berlebihan, agaknya ada benarnya. Bukankah Fatwa MA terhadap proses pemilihan Gubernur Maluku Utara juga tidak dituruti oleh Departemen Dalam Negeri? Fatwa memang tidak memiliki kekuatan hukum.

Barangkali karena karakter insan-insan hukum yang piawai berdebat itulah maka sejak dahulu kala muncul ilmu Filsafat Hukum. Manusia dituntut berdaya upaya dengan menggunakan akal budinya guna mencari atau menciptakan keadilan dalam masyarakat. Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat sekali yang tidak dapat dipisahkan. Karena sepanjang Ilmu Hukum tidak dapat memecahkan problema-problema yang terjadi dalam masyarakat, maka Filsafat Hukum akan memegang peranan penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang tidak terjawab oleh Ilmu Hukum.

Nasihat Montesquieu yang selalu menekankan bahwa kebebasan politik tidak pernah bisa absolut, agaknya layak kita renungkan. "Kebebasan adalah hak untuk melakukan apa pun yang diizinkan hukum". Artinya, sekali aturan main dibuat maka kita tunduk pada aturan tersebut, termasuk lembaga politik yang membuat aturan.
Orang-orang politik boleh menyesali diri seumur hidupnya, karena hukum itu adalah produk politik, tetapi ketika hukum dilahirkan maka politik hams tunduk kepada hukum. Kualitas akal budi manusia diukur atas dasar pengetahuannya terhadap tatanan hukum.

(2 Juni 2002)


Tulisan ini sudah di baca 137 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/185-Kearifan-Pujangga.html