drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 6

Pesan Hang Jebat


Oleh : drh.chaidir, MM

Penegakan hukum, juga pemberantasan korupsi, selalu menjadi prasyarat bagi sebuah demokrasi dan kemajuan. Tak ada sebuah negara atau pengurusan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik akan bisa berjalan dengan baik, jika hukum masih compang-camping atau tidak dijalankan dengan baik. Lebih celaka lagi, sebuah negara akan segera menjadi mundur jika hukum digairahkan hanya demi hasrat kepentingan tertentu, apalagi kepentingan politik.

Perubahan penting yang berlangsung pada banyak negara di berbagai belahan dunia, tidak dapat disangkal, selalu berawal dari perbaikan perangkat hukum. Revolusi Prancis yang berlangsung pada tahun 1789, adalah sebuah contoh. Munculnya gerakan rakyat, yang akhirnya menjungkalkan Raja Louis XVI dari tahta, sesung-guhnya bermula dari kerisauan masyarakat atas tidak berfungsinya hukum. Raja, dengan hukum yang tidak berjalan, bermetamorfosis menjadi sosok yang sewenang-wenang dan melakukan sesuatu dengan sekehendak hati. Lebih tragis, Raja kemudian mengumumkan bahwa hukum adalah apa yang ia lakukan, yang terkenal dengan ungkapan "negara adalah saya" (1'etat c'est moi). Kondisi ini membuat hukum menjadi alat kepentingan untuk melakukan apa saja yang diinginkan, sehingga dengan demikian, segala tindakan amoral dan korupsi merajalela. Akibatnya, negara menjadi kacau dan rakyat hidup dalam ketidak-menentuan.

Begitu juga yang terjadi di Uganda. Pertikaian besar yang terjadi di sana, dan bahkan melibatkan Amerika, juga bermula dari kacaunya sistem hukum. Di tangan Idi Amin, hukum adalah alat kepentingan dan lembaga hukum dipaksa untuk mempresentasikan diri sesuai dengan kehendak kekuasaan yang diktator serta korup yang berada dalam genggamannya. Akibatnya sama dengan masa Louis XVI, rakyat dan negara Uganda menjadi miskin dan mati suri.

Gerakan reformasi Indonesia juga bermula dari hasrat perbaikan hukum ini, khususnya setelah pada orde sebelumnya dimana hukum digunakan hanya sekedar untuk melindungi kepentingan-kepentingan pa-ra elit yang berkuasa, entah itu eksekutif atau legislatif, sementara Rakyat tak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu keajaiban-keajaiban. Dengan adanya gerakan reformasi yang mengarah pada perbaikan di segala bidang, maka kita sudah dapat melihat adanya perubahan yang signifikan, juga dalam hal penegakan hukum.

Saya sependapat, bahwa penegakan hukum dan kemudian menyerahkan sesuatu kepada kaidah hukum adalah hal yang harus kita kembangkan bersama. Hanya saja, yang perlu kita tegaskan adalah, bahwa kehendak perbaikan hukum haruslah mengacu pada hasrat murni pembenahan hukum itu sendiri, dan bukan demi kepentingan lain. Sebab jika upaya penegakan hukum diboncengi oleh target-target kepentingan atau hukum hanya digunakan untuk mencari celah buat mendapatkan sesuatu, maka samalah artinya dengan membawa kita kembali ke masa lampau. Orang pun mengibaratkan reformasi seperti bunga yang layu sebelum berkembang.

Hal ini menjadi penting untuk diketengahkan, karena sejumlah catatan sejarah menjelaskan bahwa banyak sekali penegakan hukum dijadikan alasan untuk mencapai kepentingan atau alat pembunuhan karakter dengan target menjatuhkan seseorang. Hal inilah yang mesti kita cermati, sehingga dengan demikian, hukum yang ingin kita perbaiki tidak menjadi sebuah alat tirani dari kehendak politik atau orgasmus kelompok tertentu.

Revolusi Prancis pernah menyiratkan hal itu. Setelah monarkhi diruntuhkan dengan alasan hukum dan korupsi melalui kekuatan rakyat, dengan target menjatuhkan Louis XVI, ternyata yang terjadi kemudian adalah munculnya perebutan kekuasaan antarberbagai kelompok kepentingan dari berbagai aliran yang justru berlawanan dengan semangat perjuangan hukum itu sendiri. Seorang komponis ternama dunia yang sezaman densan Revolusi Prancis, Ludwig van Beethoven, yang pada mulanya secara khusus membuat sebuah simfoni untuk mengapresiasikan kekagumannya terhadap gerakan revolusi, kemudian menyatakan kekecewaannya dengan meremas-remas simfoni yang ia buat, khususnya setelah melihat friksi perebutan kepentingan antarelit, terlebih lagi setelah Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat diri menjadi kaisar.

Balik ke negeri kita. Sejalan dengan semangat pembenahan hukum yang menjadi amanah reformasi Indonesia, gerakan untuk menegakkan hukum juga dilakukan secara gencar. Berbagai elemen rakyat, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, mahasiswa, dan kelompok lainnya yang peduli dengan hukum secara terus-menerus melakukan berbagai tekanan. Hasilnya sudah terlihat, hukum sudah mulai berjalan ke arah yang diharapkan.

Saya secara pribadi sangat mendukung semangat menghormati hukum dan menjadikan hukum sebagai sandaran dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di negeri ini. Persoalan hukum adalah persoalan bersama, maka menjadi kewajiban kita semua untuk ikut menegakkannya. Namun demikian, seperti yang saya singgung di atas, penegakan hukum haruslah didasarkan pada niat hukum yang murni dan bukan untuk kepentingan yang justru bertolak belakang dengan kepentingan hukum, seperti kepentingan ekonomi ataupun politik. Apabila niat hukum sudah terkontaminasi oleh atau dicampurbaurkan dengan kehendak politik dan ekonomi, atau kepentingan tertentu, maka hukum akan kembali kepada nasibnya di masa lampau, yaitu ditunggangi dan bukan menunggangi. Lebih parah lagi, jika hukum hanya sebagai alat pembidik seseorang atas dasar suka atau tidak-suka, tentu saja ini akan menjadi sebuah malapetaka yang baru bagi pembenahan hukum itu sendiri.

Kita semua menginginkan negeri ini menjadi negeri yang manis, sebuah negeri yang berjalan dalam koridor hukum yang baik dan tak sarat kepentingan. Untuk mendapatkan ini, kita semua memang harus meletakkan hukum sebagai salah satu panglima bagi diri kita masing-masing. Jika tidak, maka kita akan terus tenggelam dalam perbenturan kepentingan tanpa henti, tak terdamaikan, dan akan terus terpuruk dalam waktu yang tanpa batas.

Thomas Hobbes pernah mensinyalir adanya kecenderungan manusia berperang melawan sesamanya dalam rangka memenuhi kepentingannya. Bellum omnium contra omnes, homo homini lupus. Kecenderungan tersebut harus kita kendalikan dan satu-satunya alat untuk itu adalah hukum. Bila kita tidak mengindahkan hukum, apalagi para pemimpinnya, maka ingatlah pesan Hang Jebat! Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.

(16 Maret 2003)


Tulisan ini sudah di baca 237 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/183-Pesan-Hang-Jebat.html