drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 4

Inul Syndrome


Oleh : drh.chaidir, MM

Daya magic Inul memang luar biasa. Saya coba mencari topik lain, tapi Inul juga yang iya. Inul memang sebuah fenomena. Banyak tokoh dan berbagai lembaga ikut mengurusnya. Banyak yang membela dan tidak sedikit pula yang mengecam. Heboh Inul ini semakin menjadi-jadi, khususnya setelah Inul mendapat kecaman keras dari Raja Dangdut, Rhoma Irama, dan penyanyi dangdut senior lainnya. Pada mulanya Inul tertunduk mendapat teguran tersebut, tapi setelah kemuuiaii meuJcipeii. peittbelaan dari berbagai kalangan yang berpengaruh, Inul kembali tegak, dan tentu saja dengan mempersiapkan goyang ngebor yang lebih tajam dari yang sudah-sudah.

Pembelaan pun datang dari tokoh dan lembaga yang tidak kepalang tanggung. Gus Dur misalnya, membela Inul dengan bersemangat dan bahkan mengatakan akan mempersiapkan anggota untuk melawan ancaman Rhoma Irama. Dari kalangan penegak hukum datang juga pembelaan. Pengacara Hotma dan Ruhut Sitompul siap membantu Inul dengan beberapa tuntutan. Bahkan konon akan menyiapkan 100 pengacara. Lalu, karena menganggap Rhoma melawan kebebasan pers, dengan meminta media elektronik mencekal Inul, Tarman Azzam, Ketua Umum PWI pusat, ikut pula berada dalam barisan Inul, dan bahkan dalam wawancaranya di sebuah televisi, Tarman Azzam yang saya kenal baik, menyebutkan pasal yang bisa dikenakan kepada Rhoma serta target hukumannya.

Sudah cukup? Ternyata belum. Pembelaan yang bertubi-tubi datang lagi dari delapan penjuru angin. Ada yang dari kelompok pembela kreativitas, ada Guruh Soekarno Putra, partai politik, LSM yang mengurus hak-hak perempuan, dan bermacam-macam lagi. Di samping itu, kalangan artis dangdut pun terpecah dua, ada yang pro Rhoma Irama dan banyak pula yang membela Inul. Sepertinya, semester pertama tahun 2003 ini, adalah bulan-bulan Inul.

Mengapa Inul begitu menghebohkan? Memang tidak ada jawaban yang pasti. Namun demikian ada sebuah kemungkinan, yaitu bahwa Inul merupakan sebuah titik letupan dari persaingan antarartis Indonesia, khususnya dangdut, yang memang memiliki banyak poros, berbeda garapan, dan berlainan kepentingan serta cara pandang.

Pada mulanya Inul hanya penyanyi kelas kabupaten atau paling banter kelas provinsi. Namanya kemudian mulai mencuat ketika goyang khasnya yang dipopulerkan oleh media pers dengan istilah "ngebor" itu berusaha dibungkam oleh ulama Pasuruan. Tapi himbauan ulama Pasuruan yang meminta masyarakat mencekal Inul, ternyata tidak mempan. Inul semakin menjadi-jadi, ngebor sana, ngebor sini, ngebor di mana-mana. Alhasil, namanya melejit. Jika dulu kelas kabupaten, sekarang Inul sudah go internasional.

Dalam sejarah kreativitas seni di Indonesia, fenomena semacam Inul ini tidak banyak terjadi, apalagi sampai melibatkan berbagai komponen yang berada di luar seni itu sendiri, katakanlah dunia politik dan hukum. Kegegeran Inul mungkin hanya bisa dibandingkan dengan kegegeran tahun 1960-an, yaitu ketika terjadi perseteruan antara kelompok seniman penanda tangan Menifesto Kebudayaan (Manikebu) dengan kelompok Lekra, yang kemudian menyeT-et beberapa orang penanda tangan itu ke dalam penjara. Kisah lain yang senada dengan ini, mungkin adalah kasus Ki Panji Kusmin dengan cerpennya yang berjudul Langit Makin Mendung. Sama halnya dengan pertentangan kelompok Manikebu dengan Lekra yang membuat beberapa seniman dibungkam dan masuk penjara, dalam kasus Ki Panji Kusmin terjadi hal yang sama. Redaktur majalah sastra, HB Jassin, yang bersikeras tetap melindungi nama Ki Panji Kusmin, digiring ke penjara.

Bedanya dengan Inul adalah, bahwa pada masa lampau itu, kebebasan kreativitas memang dibelenggu oleh ideologi secara ketat. Jika Soekarno menyerukan revolusi, atau demokrasi terpimpin, maka itu harus diikuti oleh semua sektor dan disiplin. Jika dilanggar, seperti yang dilakukan para seniman penanda tangan Manikebu, maka dengan segera akan dianggap sebagai pembangkang atau kontrarevolusioner, dengan akibat yang pasti, penjara.

Dalam kasus Inul, kita memang tidak bisa memastikan siapa yang salah, Inul ataukah Rhoma. Jika ditilik dari sudut pandang kebebasan ekspresi, apa yang dilakukan Inul adalah sesuatu yang sah, karena kebebasan ekspresi tidak bisa ditakar dengan nilai-nilai moral tertentu, apalagi hanya melalui sebuah takaran yang "dianggap sepihak". Dari sisi yang lain, Rhoma juga tidak bisa kita salahkan, karena ia menilai dari sudut pandang yang berbeda dan dengan kaidah-kaidah yang berbeda pula. Bagi Rhoma, mungkin sebuah kebebasan ekspresi tidak bisa diterjemahkan secara semena-mena, melainkan harus bermain dalam sebuah takaran moral yang merujuk kepada hukum agama.

Kita memang tidak dapat menuduh Inul atau Rhoma. Jika hendak dibawa kepada hukum Islam, akan ada persoalan, yaitu Indonesia bukan negara Islam. Jika hendak merujuk kepada kebebasan ekspresi murni, ada pula suatu fakta, bahwa Indonesia bukan negara sekuler, melainkan sebuah negara yang didiami oleh para pemeluk agama yang taat yang menjunjung tinggi moral. Dalam hal moral ini, bahkan sudah diajarkan sejak dini di sekolah-sekolah.

Saya tidak ingin membela siapa-siapa, karena sudah banyak yang melakukan itu. Namun demikian, saya hendak memberi sedikit catatan perenungan. Kebebasan ekspresi bukanlah sesuatu yang mutlak. Setiap orang boleh saja berekspresi, tapi pada setiap orang juga harus ditumbuhkan sebuah kesadaran secara mandiri, bahwa di sekeliling diri, ada orang lain, ada lingkungan yang beraneka ragam kafilah. Dengan kesadaran itu, kita akan menjadi mawas diri. Dalam ekspresi kita, ada kemestian memahami orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, dan itu merupakan sebuah konsekuensi.

Seniman Butet Kartaredjasa, yang membela Inul, mungkin benar, bahwa tak ada ukuran pornografi, sebab sesuatu dikategorikan sebagai porno atau tidak tergantung pada "otak "orang itu sendiri. Tapi bukankah sesuatu terjadi, katakanlah kejahatan, tidak semata-mata karena pemikiran seseorang, tapi juga rangsangangan dan kesempatan? Jika segala sesuatu hanya berdasarkan konsep "Ideal" Butet tersebut, maka sepertinya tak perlu ada kaidah-kaidah dalam kehidupan. Lebih ekstrem, jika semua dikembalikan kepada penilaian individu semata, maka mungkin tak ada urgensinya pembuatan batas kebenaran dan kesalahan yang selama ini ada dalam berbagai anutan. Saya menjadi teringat pesan Nabi yang telah diwariskan kepada kita: "Korupsi para ulama itu terjadi melalui ketidakpedulian, korupsi para penguasa melalui ketidakadilan, dan korupsi kaum sufi adalah kemunafikan".

Namun kini agaknya, ketidakpedulian, ketidakadilan, dan kemunafikan itu tidak semata milik ulama, penguasa dan kaum sufi. Kita, masyarakat, juga memilikinya.

(11 Mei 2003)


Tulisan ini sudah di baca 225 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/174-Inul-Syndrome.html