drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 3

Etika Kehendak


Oleh : drh.chaidir, MM

Beberapa hari yang lalu, dalam aksi mendukung pembentukan "Provinsi Kepulauan Riau", terjadi peristiwa pembakaran beberapa patung orang yang dianggap menghalangi tujuan pembentukan tersebut, termasuk patung saya. Tentu saja, patung-patung tersebut hangus dimakan api. Terus terang, saya tidak tersinggung, juga tidak marah pada orang-orang yang membakarnya. Itu kan patung-patungan. Yang menjadi pertanyaan, memang, mengapa ada gagasan itu? Ada apa dengan gagasannya? Sebab gagasan pembakaran itu, dari satu sisi dapat memberikan arti negatif, bahwa _ telah terjadi pergeseran paradigma dan nilai dalam diri Melayu. Orang Melayu yang selama ini dikenal sangat santun, dengan kejadian itu akan segera dipandang sebaliknya, keras dan memaksa. Realitas perge-seran nilai itulah yang membuat saya termenung dan merenung.

Apa tanda kerja bermanfaat
Memegang sunnah mengikut adat
Banyak faedah besar manfaat
Dunia akhirat beroleh rahmat

Saya kemudian jadi bertanya dalam hati, apakah pembakaran patung itu sudah dilandasi dengan seperangkat epistemi moral kebudayaan, atau paling tidak sebuah keyakinan, bahwa dengan hangusnya patung-patung tersebut, maka semua keinginan akan tercapai? Tidakkah pembakaran patung tersebut justru akan nienjadi tanda bahwa kita sebenarnya telah kehilangan "pegangan", serta mengikis sisi-sisi penting dari kesan-tunan Melayu itu sendiri. Mengapa pula, demi kehendak, kita harus meniru budaya-budaya yang membuat kita tercerabut dari peradaban kita yang luhur. Tapi nak cakap pade siape?

Keinginan saudara-saudara saya dari Riau Kepulauan, untuk membentuk provinsi sendiri, bukanlah suatu hal yang salah ataupun melawan hukum. Sebagai pribadi, saya sangat menghormati semangat itu. Namun demikian, persoalan Riau Kepulauan, pada hemat saya, bukanlah soal menjadi provinsi atau tidak, tapi lebih rnenjurus kepada soal percepatan pembangunan di semua bidang. Itu yang harus dilakukan. Jika saudara-saudara saya dari Riau Kepulauan mengatakan, bahwa ketertingggalan (keterlambatan pembangunan) disebabkan oleh "kezaliman" Pekanbaru, tanyelah sama orang pekanbaru iye ke. Barangkali begini, bahwa pada masa lampau, kita sama-sama dizalimi oleh pusat kekuasaan yang otoriter. Baru kemudian, setelah terjadi reformasi dan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, segala sesuatunya berubah, dan kita memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur diri sendiri. Dalam kondisi yang sekarang, semestinya kita bersatu untuk membangun Riau ke depan menjadi Riau Raya, sebagai-jnana kita memulainya secara bersama-sama pada tahun 1950-an.

Lebih dari itu, berkait dengan percepatan pembangunan, maka saya kira persoalannya bukanlah berhubungan dengan keharusan menjadi sebuah provinsi. Bukankah Undang Undang Otonomi Daerah sudah mengatur, bahwa otonomi tersebut terpusat di kabupaten dan kota? Karena undang-undang sudah mengatur demikian, maka secara mendasar, persoalan keinginan untuk membangun daerah secara lebih baik sudah menemukan jalan. Untuk sampai kepada pembangunan yang diidam-idamkan itu, menjadi tugas pemerintah setempatlah (masing-masing kabupaten/kota) untuk melakukan berbagai kebijakan demi mempercepat pembangunan itu sendiri. Selain itu, karena setiap kabupaten/kota sudah otonom, maka persoalan rentang kendali juga sudah tidak menjadi persoalan yang menakutkan.

Jika memang tujuan semua ini adalah "kemakmuran" masyarakat dan kemudian jalan kemakmuran masyarakat itu telah tampak melalui kebijakan otonomi yang dilaksanakan di kabupaten/kota, maka mengapa "provinsi" harus menjadi satu-satunya pilihan? Andai benar. kemakmuran yang menjadi esensi, yang menjadi hakikat, saya kira, sebagai sesama saudara kita bisa duduk semeja memperbincangkan "kemungkinan kemakmuran" itu. Dengan duduk bersama, pastilah kita akan menemukan solusi yang lebih baik untuk Riau dan kemaslahatan negeri yang kita cita-citakan. Lain soalnya kalau semua ini menyangkut "kepentingan" para pihak tertentu. Saya tentu saja tidak berharap demikian.

Perjuangan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang salah, namun bila itu dibingkai dengan semangat kebudayaan Melayu yang agung, yaitu dengan kesantunan, penuh kesopanan dan keterhormatan, tentulah akan lebih seronok dan mengesankan. Ungkapan Albert Camus berikut agaknya menarik, "Kami tidak merendahkan apa pun demi negara kami, kebenaran pasti menang melawan kepalsuan". Albert Camus agaknya benar mengapa mesti panik, saat-saat yang dinantikan itu akan datang, ketika kebenaran menang melawan kepalsuan. Sopan santun itulah etika kita, dan itu juga yang harus mewarnai setiap kehendak yang kita impikan. Sebesar apa pun kehendak itu. Kita tentu saja tidak ingin kebengisan menjadi gurat-gurat wajah kita yang baru, sebab itu akan menghina "lenggang dan lenggok" budaya yang menjadi pakaian kita zaman-berzaman.

Jadi, persoalan pembakaran patung-patung yang dilakukan di Tanjung Pinang itu, terus terang saya tidak begitu mempersoalkannya secara pribadi walaupun banyak yang merasa keberatan. Biarlah itu menjadi kenangan. Memahami hal itu, tiba-tiba saja saya teringat pada H.G. Wells, yang mengatakan, bahwa masalah di masa lain akan menjadi lelucon di masa depan. Wells agaknya benar, saya membayangkan sepuluh tahun mendatang ketika anak cucu saya melihat patung Chaidir yang perutnya buncit digotong dan kemudian dibakar beramai-ramai, dari kliping koran yang masih tersisa, mereka tentu tertawa sebab mereka tidak tahu permasalahannya. Lagipun mereka tak akan ambil pusing. Gus Dur benar, adakalanya kita perlu berkata, begitu aja koq dipikirin.

(12 Mei 2002)


Tulisan ini sudah di baca 143 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/160-Etika-Kehendak.html