drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 3

Balada Riau


Oleh : drh.chaidir, MM

Tanggal 9 Agustus tahun 2002 ini Riau genap berusia 45 tahun semenjak terjadinya pemekaran Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Air mata kebahagiaan Wan Ghalib dan kawan-kawan ikut menandai berdirinya Provinsi Riau ketika itu. Sejak itu pulalah Riau mulai merangkak, belajar berdiri, dan mulai berlari mengejar mimpi-mimpi, untuk kemudian hari menjadi provinsi yang terkemuka di Indonesia.

Tanggal 19 Juli tahun 2002 ini, bilamana Rancangan Undang Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana banyak dilansir media massa, jadi disetujui oleh DPR RI, barangkali air mata Wan Ghalib dan kawan-kawan akan kembali menetes. Riau ditakdirkan "mati muda" sebelum sempat memberikan sesuatu yang lebih bermakna bagi masyarakatnya.

Bila Kepulauan Riau ditakdirkan menjadi provinsi terpisah, maka ini adalah sebuah kenyataan pahit, sebuah kado yang sangat getir untuk HUT Provinsi Riau yang ke-45. Ini sebuah nadir dalam sejarah berdirinya provinsi Riau. Apalagi suara gagasan pembentukan provinsi Riau Pesisir yang semula sayup-sayup, kini mulai semakin nyaring. Sayup-sayup di kejauhan, dibawa angin lalu, terdengar pula celoteh gagasan atau wacana pembentukan Provinsi Indragiri.

Tahun 2002 ini agaknya merupakan tahun sulit dan titik balik dalam sejarah Provinsi Riau. Badai sangat besar sedang melanda, walaupun Meneg Lingkungan Hidup Dr. Nabiel Makarim menyatakan, badai El Nino maupun La Nina tidak mengancam serius. Di Riau agaknya muncul terlalu banyak "front pertempuran". Cobalah catat baik-baik! Di samping masalah usul pembentukan Provinsi Kepulauan Riau itu, ada masalah pasir laut, ada masalah Otorita Batam, masalah CPP Block, dan masalah tiga desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Semua masalah ini menumpuk di pemerintahan pusat, terutama di DPR RI. Hampir tak ada hari tanpa masalah Riau, seakan kawan-kawan di DPR RI lupa dengan agenda-agenda nasional, yang sesungguhnya menjadi suatu keniscayaan untuk mereka pikirkan sebagai konsekuensi logis dari tugas mereka. Karena hampir tiada hari tanpa menyebut Riau, maka ada anggota dewan yang terhormat di sana memplesetkan kepanjangan DPR RI itu sebagai "Dewan Perwakilan Rakyat Riau". lye tak iye.

Kalau pusat setiap hari membicarakan Riau dan hasilnya adalah program-program bantuan untuk mengetengahkan kembali rakyat Riau yang selama ini terpinggirkan, maka itu tentu sebuah pekerjaan yang mulia dan patut kita hargai. Tapi masalahnya lain. Semua orang sudah tahu, Riau mendapat atensi yang luar biasa, apalagi penyebabnya kalau bukan ada udang di balik batu. Sudah menjadi rahasia umum, konon kalau bukan karena "kemenyan" takkan pro-kontra Kepulauan Riau dipelihara dalam waktu yang demikian lama. Dalam, masalah pasir laut pula, anak kecil juga tahu, betapa banyaknya kepentingan bisnis kelompok-kelompok tertentu di sana. Masalah yang semula sederhana berkembang bak benang kusut. Tak jelas lagi yang mana pangkal yang mana ujung. Padahal, pembeli pasir laut itu hanya Singapura dan penjualnya hanya Riau, Andaikan Pemerintah Pusat percaya kepada Gubernur yang menjadi wakilnya di daerah, maka Pemerintah Republik Indonesia ini tidak akan "telanjang" di depan mata Singapura. Serahkan masalah pasir itu kepada Gubernur dan para Bupati sesuai dengan semangat otonomi daerah (dan memang masalah pasir memasir itu urusan daerah), para eksportir lama yang sudah malang melintang diakomodasi, para eksportir baru diseleksi dan difasilitasi. Iuran yang merupakan bagian pusat setor ke pusat, hak kabupaten setor ke kabupaten, hak provinsi setor ke provinsi dalam semangat reformasi dan transparansi. Bila itu dilakukan, masalahnya tidak akan berkembang runyam. Keuntungan akan mengalir secara proporsional kepada pengusaha, kepada Pemerintah Pusat dan daerah, dan kepada masyarakat berupa dana Community development, Last but not least, ada kepastian hukum, tidak ada saling curiga dan saling fitnah. Kalau kita kompak, Singapura pasti tidak berkutik.

Masalah Otorita Batam, adalah "ladang" lain, demikian juga masalah tiga desa yang diperebutkan Kampar dan Rokan Hulu, semuanya berpeluang sebagai "pabrik kemenyan". Semakin berlarut-larut masalah ini semakin menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam hati saya sering bertanya, sampai seberapa lama para pihak ini kuat adu stamina. Bukankah yang menjadi korban adalah program-program pembangunan yang tidak sempat mendapatkan perhatian secara penuh karena konsentrasi para penyelenggaranya terpecah-pecah?

Itu belum kalau kita berbicara tentang bisnis kehutanan dan bisnis perkebunan. Dengan mengusung nama koperasi dan kepentingan rakyat, pusat demikian mudah memberikan rekomendasi kepada kelompok-kelompok tertentu tanpa bertanya kepada orang daerah.

Agaknya, seandainya Provinsi Riau bukan daerah yang kaya akan sumber daya alam, campur tangan pusat terhadap daerah ini tidak akan sehebat sekarang. Kita tidak terkejut dengan keprihatinan Wakil Presiden Hamzah Haz terhadap lambatnya pembangunan di Riau dibandingkan dengan kekayaan alam yang dimiliki. Pernyataan itu memang sudah sewajarnya. Pernyataan itu hanya memperkuat kenyataan, bahwa kita hampir tidak sempat berbenah karena disibukkan menghadapi berbagai macam masalah akibat sikap pusat yang "bias" terhadap paradigma baru otonomi daerah. Pusat misalnya, bisa "lepas" terhadap provinsi lain, tetapi ketika berhadapan dengan Riau, segalanya menjadi sarat dengan kepentingan. Lihatlah bagaimana pendekatan pusat terhadap masalah Kepulauan Riau. Cermati juga masalah CPP Block! Teroka juga masalah Otorita Batam kaitannya dengan Free Trade Zone dan Pemerintah Kota Batam. Semuanya tarik-menarik dalam suasana suuzon yang sangat kental antara satu pihak dengan lainnya.

Kita tidak tahu sampai kapan suasana seperti zaman "wild wild west" ini terus dipelihara, ketika koridor hukum dan peraturan perundangan tidak menjadi bingkai. Logikanya tentu amat sederhana. Bila hukum dan peraturan perundangan itu diinterpretasikan sesuai dengan kehendak kita, maka jangan kebakaran jenggot bila suatu saat orang lain membuat interpretasi berbeda.

Sekali lagi, bila Kepulauan Riau ditakdirkan menjadi provinsi terpisah, Provinsi Riau sebagai provinsi induk tidak akan kiamat. Tapi bahwa ini sebuah kemalangan bagi Riau, itu tidak dapat dipungkiri. Secara psikologis, kondisi itu telah meruntuhkan kepercayaan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Semogalah kemalangan dan kesulitan ini membuat kita lebih bijaksana.

(14 Juli 2002)


Tulisan ini sudah di baca 173 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/159-Balada-Riau.html