drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 2

Gerakan Sosial


Oleh : drh.chaidir, MM

Gerakan sosial, gerakan massa, atau gerakan informal merupakan sebuah fenomena penting dalam sejarah pertumbuhan dan kemajuan bangsa-bangsa. Hampir semua peristiwa besar dan mengubah sebuah tatanan, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial budaya, seringkali bermula dan mendapat momentum melalui sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial itu dalam perspektif politik secara populer juga sering disebut people power. Prancis mungkin adalah sebuah contoh. Perubahan besar yang terjadi di tanah itu berawal dari sebuah revolusi sosial yang berbentuk gerakan massa, yang terkenal dengan sebutan Revolusi Prancis 1789. Pada masa itu, rakyat berbondong-bondong melawan kebijakan raja yang sama sekali tidak bijak, dan meruntuhkan penjara Bastille, yang merupakan lambang kekuasaan otoriter. Bastille jatuh, berikut dengan dieksekusinya Louis XVI dan Marie Antoinette. Setelah terjadi revolusi penting ini, Prancis kemudian berubah haluan, dari negara yang menganut sistem monarki absolut berubah menjadi sebuah negara demokratis.

Di Iran, gerakan sosial juga menjadi awal dari kebangkitan pemerintahan Ayatullah Khomeini dan munculnya kekuasaan para Mullah. Terlepas dari baik buruk pemerintahan Shah Iran, sejarah mencatat bahwa gerakan massa yang berlangsung di tanah Persia itu, akhirnya mengantarkan keluarga kerajaan Iran ke pengasingan, sehinggalah sekarang.
Negara tetangga kita, Filipina, juga berulang-ulang menggunakan gerakan sosial atau people power untuk menggulingkan penguasa yang sedang bertahta di singgasana. Ferdinand Marcos diturunkan, kemudian rakyat menaikkan Corazon Aquino. Hal yang sama terulang beberapa tahun kemudian ketika Estrada diturunkan oleh rakyat dan menaikkan Gloria Macapagal Arroyo.

Di Indonesia, gerakan sosial tak kurang pula pekiknya. Tak terlalu berlebihan pula jika dikatakan bahwa gerakan sosial merupakan bagian terpenting serta tak terpisahkan dari perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemerdekaan Indonesia itu sendiri, pada dasarnya tidaklah semata-mata muncul dari gerakan bersenjata, tapi juga lewat gerakan sosial yang tumbuh sebagai manifestasi dari kesadaran sejumlah kaum muda, waktu itu, akan realitas. Gerakan imiah, yang dipimpin oleh Sukarni, yang kemudian memaksa Ir. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Gerakan sosial pula, yang kemudian mengukuhkan semangat kemerdekaan itu dengan melakukan sebuah rapat besar di Lapangan Ikada. Sejak saat itu, gerakan sosial seakan-akan menjadi penyebab utama perubahan Indonesia. Orde Lama tumbang karena gerakan sosial. Orde Baru tumbang, juga karena gerakan sosial, dan begitu juga yang berlaku bagi orde dan rezim berikutnya.

Gerakan sosial, gerakan massa, atau gerakan informal pada hakikatnya merupakan jawaban spontan dan penuh prakarsa dari rakyat jelata terhadap negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok atau kehendak realitas sosial golongan penduduk yang melarat. Peter Burke dalam Sejarah dan Teori Sosial (History and Social Theory) membagi gerakan sosial atas dua tipe, yaitu gerakan sosial yang pada dasarnya dilakukah untuk memulai sebuah perubahan dan gerakan sosial yang dilakukan sebagai reaksi atas perubahan yang sedang terjadi. Dalam kasus Indonesia, kedua tipe seperti yang dibicarakan oleh Peter Burke ini pernah terjadi. Sebelurn tahun 1966, dapat kita katakan, bahwa lebih banyak dari gerakan sosial yang terjadi mengarah pada pemberian dukungan terhadap legitimasi negara yang baru saja berdiri. Sedangkan pasca 1966, gerakan yang terjadi lebih mengarah pada kritik atau reaksi terhadap kebijakan negara, seperti peristiwa Malari, Kedung Ombo, Tanjung Priok, Gerakan Reformasi 1998, dan sebagainya.

Pertanyaannya adalah, mengapa harus melalui gerakan sosial informal? Munculnya gerakan sosial informal, dalam banyak kasus, disebabkan oleh kegagalan sistem pemerintahan menyelesaikan persoalan melalui jalur formal, khususnya ketika pemerintah terkesan atau secara semena-mena mengabaikan realitas kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat, seperti kemiskinan, kehilangan kemampuan daya beli, dan rendahnya kesempatan kerja. Penyebab lain, adalah tidak berfungsinya lembaga-lembaga politik dan hukum dalam menyikapi keresahan rakyat. Misalnya, perangkat hukum baru proaktif jika rakyat sudah mulai berteriak, dan yang menyedihkan, selalu terkesan tak peduli atas kesalahan golongan penguasa. Mario Vargas Llosa, dalam pengantar untuk buku Hernando De Soto, Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Dunia Ketiga, mengatakan, bahwa apabila keabsahan hukum (legality) merupakan hak istimewa yang hanya dapat diperoleh bila seseorang memiliki pengaruh, baik itu politik maupun ekonomi, maka orang yang tersisih atau golongan penduduk miskin tidak mempunyai pilihan lain selain menempuh jalan di luar hukum (illegality). Dalam perspektif politik pun kita sering memperoleh pembelajaran, bila lembaga parlemen formal tidak bisa memainkan perannya secara optimal, maka jangan heran kalau kemudian muncul parlemen jalanan.

Dalam studi kasus di Peru, ketika sistem merkantilis hanya menguntungkan pelaku-pelaku ekonomi yang dekat dengan pembuat kebijakan dan ketika rakyat dihadapkan kepada persoalan prosedural yang berbelit-belit dalam proses pengurusan apa pun, termasuk pendirian usaha, maka masyarakat dengan segera melakukan perlawanan. Perlawanan itu tidak hanya dilakukan dengan turun ke jalan-jalan, tapi juga dengan membentuk jaringan-jaringan informal. Untuk melawan pengusaha-pengusaha yang mendapat fasilitas, masyarakat Peru yang dihadapkan pada kesulitan prosedur, membangun pasar-pasar gelap yang sekarang berkecambah di seantero Peru.

Demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, TDL, dan tarif telepon yang lalu dapat pula kita jadikan contoh yang terjadi di dalam negeri. Perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan tidak populis itu, tidak dapat dengan serta merta dituding sebagai sebuah kejahatan atau karena termakan hasutan. Sama sekali tidak. Apa yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa adalah sebuah gerakan murni yang muncul dari sebuah kesadaran tentang realitas yang mereka hadapi.

Pemimpin sudah bukan waktunya lagi untuk memaksakan kebijakan kepada rakyat jika rakyat memang tidak menginginkannya. Masyarakat kita tidak akan macam-macam kalau memang kebijakan yang diputuskan itu sejalan dengan kemampuan yang mereka miliki. Dalam hal ini, pemimpin harus percaya, bahwa rakyat lebih tahu dari siapa pun, tak terkecuali pemerintah, tentang kemampuan mereka, tentang apa yang mereka inginkan, dan akibat dari kebijakan yang salah tentang mereka. Jika mereka merasa kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak dapat diterima oleh logika kehidupan mereka, maka mereka secara spontan akan melakukan antitesis.

Negara atau pemerintah, dalam menyikapi gerakan sosial, harus lebih banyak melakukan introspeksi diri, mengkaji ulang kebijakan-kebijakan, serta harus dapat pula membuat keputusan-keputusan yang benar. Apabila sebaliknya, pemerintah mengambil posisi yang berlawanan dengan kehendak realitas, maka sepanjang masa kita akan terus jatuh bangun sebagai sebuah bangsa. Lebih dari itu, gerakan sosial sebagai penggerak perubahan sebenarnya adalah sebuah tanda dari suatu peri kehidupan negara yang tidak sehat, kita tidak berharap itu, karenanya kita harus introspeksi dan kita harus berubah.


(23 Februari 2003)


Tulisan ini sudah di baca 229 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/148-Gerakan-Sosial.html