drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 1

Jika Aku Mencintaimu


Oleh : drh.chaidir, MM

Pemerintah, dengan alasan untuk mengatasi defisit anggaran, mengeluarkan sebuah keputusan kontroversial, yaitu menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, Tarif Dasar Listrik, dan Telepon. Seperti yang dira-mal sejak awal, akhirnya keputusan itu menuai sejumlah perlawanan dari berbagai komponen masyarakat yang terkapar akibat keputusan tersebut.

Gelombang demonstrasi muncul di mana-mana, semakin besar dan semakin lama merebak pula ke sejumlah kota-kota di Indonesia. Di Jakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi, baik ke gedung DPR RI maupun ke Istana Negara, yang intinya menuntut agar kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu segera dica-but. Tak berbeda dengan Jakarta, di kota-kota lain di Indonesia juga terjadi gerakan serupa, seperti Pekanbaru, Surabaya, Medan, Padang, Makasar, dan seterusnya.

Di Pekanbaru, perjuangan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak, Tarif Dasar Listrik, dan Tarif Telepon, bahkan berlangsung dengan berbagai cara. Selain melakukan aksi turun ke jalan dalam beberapa gelombang (dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti), aksi juga dilakukan dengan mogok makan. Menanggapi hal itu, DPRD Provinsi Riau segera mengarnbil sikap dengan menggelar rapat paripurna dengan materi bahasan khusus, yaitu menyikapi tuntutan ma-syarakat yang menolak kenaikan tiga komponen di atas. Sesuai dengan hasil rapat paripurna, DPRD Provinsi Riau mengeluarkan sikap resmi, yang intinya mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan BBM, TDL, dan Tarif Telepon. Apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau itu pada hakikatnya adalah sebuah tindakan memahami diri sebagai wakil rakyat. Dengan kata lain, sebuah upaya harus dilakukan karena itu memang harus dilakukan. Persoalan apakah upaya itu berhasil atau tidak, biarlah menjadi sebuah kesepakatan bersama antara realitas dan nurani pemerintah.

Meski belum sampai pada puncak kehendak, pemerintah akhirnya menyetujui sebagian dari klausul tuntutan rakyat yang terlontar dalam setiap demonstrasi dengan mengeluarkan kebijakan menunda kenaikan tarif telepon dan mengurangi rasio kenaikan tarif dasar listrik serta mengurangi rasio kenaikan tarif bahan bakar minyak. Mudah-mudahan akan muncul lagi kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Salahkah pemerintah menaikkan tiga kebutuhan masyarakat tersebut? Dalam hitung-hitung ekonomi yang disampaikan pemerintah dan terlebih jika mengacu pada kehendak perdagangan bebas serta defisit anggaran negara, keputusan itu sepertinya dapat dibe-narkan. Tapi ada satu persoalan, yaitu masyarakat kita secara umum, dengan kondisi perekonomian yang ada, tidak mampu menanggung tambahan beban. Dengan demikian, meski keputusan itu dapat dibenarkan secara teori, tapi dalam praktik, ia tetaplah menjadi keputusan yang tidak rasional.

Masyarakat kita saat ini tengah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Selain itu, jumlah pengangguran juga sangat besar, sehingga keputusan yang diambil pemerintah memberikan kesan tidak peduli dengan keprihatinan rakyat. Kemarahan rakyat menjadi bertambah, karena pada saat yang sama, pemerintah justru membuat keputusan kontroversial dengan memberikan Release and Discharge, yaitu semacam pengampunan terhadap konglomerat bermasalah yang dianggap menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Padahal, masyarakat tahu persis, para konglomerat bermasalah inilah yang menjadi penyebab utama keruntuhan perekonomian Indonesia. Sikap pemerintah itu, di mata rakyat, menjadi terkesan meng-hina dan menyebabkan mereka melawan.

Dalam hal BBM misalnya, pemerintah mengatakan bahwa selama ini masyarakat telah "dimanjakan" oleh subsidi dan pemberian subsidi itu bukan sebuah kebijakan yang baik. Itu benar. Tapi soalnya, bukankah masyarakat kita selama beberapa puluh tahun ini juga "termanja dalam kemiskinan" karena ketidakmampuan negara dalam menaikkan taraf hidup? Jadi, tepatkah. subsidi BBM itu disebut memanjakan rakyat? Subsidi BBM sesungguhnya harus dilihat dari keberpihakan kebijakan saja. Idenya memang semua kenaikan barang juga harus diimbangi dengan kemampuan menaikkan daya beli masyarakat. Boleh-boleh saja harga minyak dan yang lain sama dengan harga di Malaysia atau di Singapura, tapi usahakan juga agar pendapatan masyarakat sama dengan di sana. Bila demikian, pasti masyarakat akan setuju. Masalahnya adalah, sisi pengeluaran semakin naik, sementara pendapatan tetap atau semakin turun, makanya masyarakat tak setuju. Sejumlah orang biiak mengatakan, Kemiskinan adalah bapak dari revolusi dan kejahatan. Pastilah karena kemiskinan itu yang menjadi penyebab munculnya gejolak, sebagaimana yang terjadi hari ini. Jike masyarakat kite beduit, tentulah die senyum-senyum saje mendenga minyak naek, ye tak?

Andai dibandingkan jumlah subsidi untuk rakyat dengan jumlah uang yang dicuri oleh sejumlah konglomerat, pastilah subsidi itu akan lebih kecil. Andai juga utang para konglomerat yang telah berlangsung sejak negeri dikandung badan dapat ditangani, maka pasti juga banyak persoalan akan dapat diselesaikan dan tidak akan terjadi defisit dalam anggaran negara. Justru selama ini, yang terjadi adalah sebuah pemihakan pada konglomerat (seperti kasus BLBI) dan kemudian masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya. Tapi begitulah, sayang disayang, keputusan yang tidak tepat itu akhirnya membuat hubungan antara pemerintah dengan rakyat menjadi saling menyusahkan.

Pemerintah harus cepat menyadari ini, jika tidak ingin keadaan semakin memburuk. Saya sepakat dengan para pakar, bahwa negara-negara donor boleh-boleh saja mengharuskan ini dan itu untuk sebuah bantuan. Tapi jika memang kondisi masyarakat tidak memungkinkan, maka harus dicari solusi lain yang lebih baik dan bermartabat. Bukankah kata orang tidak satu jalan ke Roma? Negara donor (IMF, CGI, dll), dalam pandangan saya, sepertinya punya kepentingan politis yang sangat besar di balik syarat-syarat bantuan yang mereka kucurkan. Uang yang mereka tawarkan seperti sebuah diplomasi terselubung untuk ikut campur dan menekan Pemerintah Indonesia. Kelak apabila Indonesia sudah memiliki ketergantungan yang besar terhadap mereka, maka dengan mudah mereka menghancurkan Indonesia dalam lobi-lobi internasional. Pun sepertinya mereka telah mendapatkan itu selama beberapa dekade terakhir.

Sekali lagi, pemerintah harus segera memahami ini. Biarlah kita sama-sama bersakit, tapi tidak mengorbankan banyak hal dan juga marwah bangsa. Buatlah kebijakan yang memenuhi rasa keadilan bagi rakyat, dan rakyat pasti akan mendukung. "Berlaku adil kepada rakyat, tanda raja beroleh inayat," begitu bunyi kearifan Melayu dalam Gurindam Duabelas.

Rakyat pun akan berucap, seperti bait manis dalam karya penulis penerima hadiah Nobel, Najib Mahfouz, Jika aku mencintaimu, mengapa aku mesti meninggalkanmu.


(26 Januari 2003)


Tulisan ini sudah di baca 146 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/138-Jika-Aku-Mencintaimu.html