drh. Chaidir, MM
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

1001 Saddam | Bagian : 1

Mengais Kebaikan yang Tercecer


Oleh : drh.chaidir, MM

Sebuah peristiwa (seperti revolusi dan hal yang melukai), kata All Syariati, adalah sebuah pesan. Sebuah pesan yang memberikan iktibar dan sekaligus meminta kita mengais-ngais mencari kebaikan yang mungkin tercecer dan kemudian mengambilnya sebagai pengalaman untuk berbuat atau tidak berbuat, menyikapi atau tidak menyikapi hal yang sama pada masa yang akan datang. Orang bijak menyebut kebaikan yang tercecer itu sebagai hikmah.

Dalam konteks Riau, pesan seperti yang disebutkan oleh Syariati itu telah datang. Tanpa mempedulikan pandangan-pandangan yang diberikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang disepakati bersama, DPR RI secara sepihak mengesahkan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Kita tersentak. Tapi kita tersentak bukan karena Provinsi Kepulauan Riau itu disahkan. Bagi saya pribadi, bukan pengesahan itu benar yang menusuk kalbu, tapi adalah bagaimana proses itu berlangsung. Saya sangat mafhum. Dalam situasi tumbuhnya nilai-nilai baru, perilaku dan cara pandang terhadap suatu kewilayahan telah berubah dan akan terus berubah seiring dengan eemuruh demokrasi. Segala sesuatu adalah mungkin terjadi. Namun demikian, idealnya, meskipun peluang perubahan sedang terbuka lebar, tetaplah perubahan itu harus dimainkan dalam suatu minda? aturan yang telah disepakati bersama. Sebagai sebuan negara, yang katanya sedang bergerak maju dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, semestinya semua kebijakan publik dan politik harus bersandar dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Sikap yang diambil oleh DPR RI pada tanggal 24 September 2002 yang lalu mengingatkan saya kepada sejarah tentang bagaimana pada masa lampau, yaitu tahun 1824, secara sepihak melalui "Treaty of London", negeri-negeri Melayu dibagi di atas meja demikian saja oleh Inggris dan Belanda. Jika pada masa lampau yang melakukan itu adalah penjajah, maka pada hari ini, melalui semacam "Treaty of Jakarta", DPR RI melakukan hal yang sama terhadap Riau.

Apakah yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Penegakan aturan ternyata masih jauh dari apa yang kita cita-citakan. Pada hemat saya apa yang dilakukan oleh DPR RI akan menjadi sebuah preseden buruk bagi penegakan supremasi hukum dan konstitusi di negeri ini. Sebagai sebuah lembaga yang membuat undang-undang, semestinya DPR RI berdiri pada barisan depan dalam menghormati produk undang-undang yang telah dibuat. Sayangnya, ternyata kita sulit sekali berharap demikian, pun kepada lembaga semacam DPR RI. Jika sikap semacam ini terus dikembangkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat, maka samalah artinya dengan membuka peluang ketidaktaatan hukum dalam masyarakat. Ketaatan berkonstitusi (constitutional consciousness) seringkali dikaitkan dengan keteladanan. Keteladanan yang buruk akan dicontoh secara lebih buruk lagi. "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari", kata tetua kita.

Kita sadar bahwa kita sekarang hidup di alam de-mokrasi. Kekuasaan ada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR yang dipilih melalui pemilu secara bebas. Tetapi kekuasaannya bukanlah tidak terbatas. Kekuasaan itu dipagari oleh undang-undang. Hak inisiatif DPR secara logika bukanlah lisensi untuk boleh menebas undang-undang lain. Sebab kalau demikian, kekuasaan itu menjadi tak terbatas. Kekuasaan tak terbatas adalah sebuah tirani.

Sejujurnya, Riau sebagai provinsi induk tidaklah menolak keinginan dari saudara-saudara kita di Kepulauan Riau untuk membentuk provinsi. Hanya saja keinginan tersebut harus lebih dulu dimulai dengan sejumlah persiapan, sehingga ketika kelak provinsi itu terbentuk, segala sesuatunya sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kita juga menginginkan agar pemisahan dapat berlangsung secara manis, sebagaimana perpisahan Cheko dan Slovakia, dan karenanya diperlukan waktu untuk memperbincangkan segala sesuatunya dalam suasana kekeluargaan yang semerbak dengan aroma kemelayuan.

Tapi begitulah. Segala sesuatunya telah terjadi. Kembali kepada AH Syariati di atas, maka mari kita memandang peristiwa yang terjadi sebagai sebuah pesan penting bagi pembangunan Riau ke depan. Pesan itu adalah, bahwa kita harus lebih bersatu padu dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di depan kita. Persatuan dan kebersamaan itu sangat penting, sebab hanya dengan modal itulah kita akan dapat melawan penindasan. "Penindasan itu tidak akan pernah datang sendirian", kata Albert Camus, "tapi berikut dengan terasingnya keadilan. Oleh karenanya harus dihadapi bersama-sama." Persatuan masyarakat (societal cohe-siveness) mutlak perlu jika kita berharap menjadi sebuah negeri yang kuat. Tanpa persatuan dan kesatuan sikap, kita akan demikian mudah dipandang sebelah mata oleh orang lain, khususnya dalam hal penegakan marwah. Pada masa datang, persoalan yang akan muncul mungkin saja lebih besar dari yang kita perkirakan. Tapi, jika di antara kita telah terbentuk sebuah persatuan yang kuat, saya kira, kita akan lebih mudah mengatasinya.

Pesan lain untuk kita, dari peristiwa pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini adalah, bahwa kita tidak perlu mengikuti cara yang mereka ambil dalam mencapai kehendak. Sebagai orang Melayu, kita selalu melakukan sesuatu dengan penuh kehormatan. Sebuah kekecewaan yang datang tidak perlu membuat kita menggadaikan kehormatan. Namun demikian, sebuah sikap keterhormatan tetap perlu kita tunjukkan. Lebih dari itu, sebagai orang Riau, kita juga tidak harus menenggelamkan diri secara terus-menerus dalam sebuah persoalan. Biarkanlah semua yang telah terjadi tenggelam dalam tidurnya yang abadi. Di depan terdapat sejumlah harapan yang sedang menunggu semangat juang kita semua.

Dari sisi yang lain, apa yang kita sebut sebagai "Treaty of Jakarta" adalah sebuah pertanyaan pula bagi DPR RI dan Pemerintah Pusat. Dengan cara beginikah kita akan mengurus negeri kita Indonesia? Dengan cara beginikah kita menginginkan dukungan dari semua lapisan? Ini namanya "politik belah bambu". Politik belah bambu adalah cara membelah bambu dengan mengangkat sebelah dan menginjak sebelah lainnya. Semestinya DPR RI dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan kapasitasnya, harus melakukan sesuatu dengan lebih baik dari yang lain. Mereka harus bisa membuat setiap orang menyukai dan menghormati, dan tentu itu harus didapatkan lewat keputusan yang diambil secara adil.

Akhirnya, seperti yang telah saya sampaikan di atas, kita tak boleh tenggelam dan menenggelamkan diri dalam satu situasi yang telah terjadi. Mari kita terus mengais, barangkali masih ada kebaikan yang tercecer di sana. Kemudian setelah mengambil iktibar, kita harus terus melangkah maju membawa Riau menjadi sebuah negeri yang maju dan bermartabat.

(29 September 2002)


Tulisan ini sudah di baca 166 kali
sejak tanggal 29-05-2016

Daftar isi buku 1001 Saddam

  

  


http://drh.chaidir.net/buku/1001-Saddam/133-Mengais-Kebaikan-yang-Tercecer.html